TANJUNG REDEB – Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, diperkirakan akan dimulai pertengahan 2022 mendatang. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 167 ayat 6, Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Budi Harianto, tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Namun hingga kini, kepastian tanggap pemungutan suara Pemilu 2024, belum ditetapkan.

“Kita masih menunggu jadwal kepastian pelaksanaannya. Karena sampai sekarang jadwalnya memang belum ditetapkan,” jelasnya, Selasa (12/10).

Budi mengatakan, pelaksanaan pencoblosan diusulkan KPU untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 21 Februari 2024 nanti. Sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan pada 27 November 2024. Namun pemerintah meminta pemilu seluruhnya dilaksanakan serentak pada 15 Mei 2024. “Apabila pencoblosan pemilu dilaksanakan 15 Mei 2024, maka KPU memohon agar pelaksanaan Pilkada diundur ke Februari 2025,” katanya.

“Jadi hanya Pilkada saja yang diusulkan diundur pelaksanaannya ke tahun 2025. Tapi, saat ini belum ada ketetapan. Pada dasarnya, kami di daerah siap saja melaksanakan semua tahapan,” sambungnya.

Karena, jika pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilakukan serentak, maka waktu yang digunakan sangat singkat. Apalagi jika dalam prosesnya, terjadi sengketa. Seperti pemilihan ulang, maupun gugatan dari masing-masing calon. Sehingga waktu untuk penyelesaiannya tidak begitu efektif.

“Waktunya sangat mepet. Makanya KPU mengusulkan Pilkada dilaksanakan pada Februari tahun 2025,” terangnya.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, jelas Budi, yang menentukan jadwal pemilu adalah KPU. Namun, KPU juga wajib berkoordinasi dengan pemerintah. “Ini yang sementara masih kita lakukan,” katanya.

Sementara, terkait anggaran pelaksanaan Pilpres dan Pileg, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk Pilkada, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau anggaran dari pusat itu sudah ditentukan. Jadi nanti anggarannya tinggal diturunkan saja, kalau jumlahnya kami belum tahu. Kalau anggaran Pilkada tahun 2019 lalu, sekitar Rp 43 miliar, saya lupa pastinya,” jelasnya.

Untuk tahapan di tahun 2021 ini, lanjut Budi, pihaknya masih terfokus pada pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap bulan. 

Pemutakhiran data sendiri dilakukan untuk mendata pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), pindah domisili, dan beberapa kriteria lain yang berkaitan dengan pemuktahiran data pemilih

“Kalau untuk saat ini, masih sebatas pemuktahiran data pemilih berkelanjutan saja,” pungkasnya. (hmd/udi)