TANJUNG REDEB – Meski sudah sering diusulkan, namun renovasi gedung kantor Camat Gunung Tabur kembali tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Namun menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Wendy Lie Jaya, perbaikan pada bagian yang rusak bisa menggunakan dana dari corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ia mengatakan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dan pada Pasal 23 ayat (1) Perda Kaltim 3 tahun 2013 mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dialokasikan minimal 3 persen dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.

“Pada prinsipnya bisa saja menggunakan dana CSR. Namun dilihat dulu, apa itu urgent atau tidak,” ujarnya kepada Berau Post, Selasa (16/11).

Ia mengatakan, jika memang kondisinya sudah layak untuk direnovasi, tentu tidak menjadi masalah menggunakan dana CSR. Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat dan ditempatkan di Komisi III DPRD Berau, pihaknya akan memanggil para pihak ketiga, untuk melakukan hearing, jika memang diperlukan.

“Biasanya ada forum CSR. Camat bisa minta kesana. Tapi camat bisa langsung memohon pada perusahaan dengan kordinasi kepada bupati,” paparnya.

Diketahui sebelumnya, sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kantor Kecamatan Gunung Tabur, kondisinya sudah kurang layak. Pasalnya, beberapa bagian ruangan terdapat atap yang bocor. Apalagi sejak 1994, bangunan tersebut belum pernah direhab.

Menurut Camat Gunung Tabur, Anang Saprani, kondisi ini sebenarnya sudah layak untuk dilakukan perbaikan total. Selain itu, ketersediaan gudang juga menjadi masalah penting. “Parahnya kita disini tidak memiliki gudang, jadi arsip itu, kami simpan ditempat yang dialihfungsikan,” tuturnya.

Ia menuturkan, dirinya selalu mengusulkan agar bangunan kantor camat itu direhab. Namun belum pernah terealisasi.

“Sudah diusulkan, mungkin karena Covid-19, jadi anggarannya belum mencukupi,” ujarnya, Senin (15/11).

Ia melanjutkan, setiap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, usulan itu menjadi prioritas utama. Sebab menurutnya, pembenahan gedung ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Serta memberikan kenyamanan sehingga masyarakat betah berada di kantor camat jika ada urusan.

Permasalahan lainnya adalah, halaman kantor yang selalu becek dan banjir jika turun hujan. Kondisi ini banyak dikeluhkan masyarakat. Seharusnya, kata Anang, kondisi ini bisa segera tertangani. Mengingat peran vital kantor tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Ia berharap agar ada anggaran yang bisa dialihkan untuk rehab bangunan ini. Karena dia khawatir kondisi bangunan, jika hujan deras, air akan masuk dan merembes, serta merendam surat-surat penting di dalam bangunan yang tidak memiliki gudang tersebut.

“Inikan bangunan lama, seharusnya sudah bisa lah dilakukan perbaikan,” ucapnya.“Harapan kita bisa lah dialihkan anggaran untuk rehab bangunan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan (Bapelitbang), Agus Wahyudi menuturkan, untuk tahun 2022, pembahasan KUA PPAS di DPRD Berau sudah hampir final, tinggal dilakukan penandatanganan. Dia mengakui, dari anggaran yang dibahas, tidak ada kegiatan rehab total untuk kantor Camat Gunung Tabur. “Tidak ada masuk sih itu,” katanya.

Diakuinya, memang ada beberapa kantor camat yang perlu dilakukan rehab. Tapi karena kemampuan keuangan terbatas, maka akan dilakukan secara bertahap. Ia menuturkan, tahun ini fokus menyelesaikan rehab total kantor Camat Sambaliung. (hmd)