TANJUNG REDEB – Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum 2022 yang ditujukan untuk para Gubernur agar digunakan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan salah satu aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam edaran tersebut, minimal paling lambat tanggal 21 November telah ada ketetapan UMP. Belum ditetapkannya UMP ini, berpengaruh pada penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Menurut, Juli Mahendra, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnakertrans Berau, sekaligus Sekretaris I Dewan Pengupahan, untuk penetapan UMK pihaknya masih menunggu keputusan dari Gubernur Kaltim. “Berdasarkan aturan dan ketentuan dari surat edaran kementrian bahwa gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November,” ujarnya kepada Berau Post, Selasa (16/11).

Ia mengatakan, saat ini masih tersisa 5 hari lagi untuk penetapan UMP. Sedangkan untuk UMK paling lambat ditetapkan sebelum 30 November mendatang. Dikatakannya, sistem penetapan besaran UMK sekarang berbeda dengan sistem yang lama.

"Kalau yang lama berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian melalui rapat dewan pengupahan. Apa permintaan dari pihak pekerja dan pihak Apindo, itu digodok, dicari titik temunya,” jelasnya.

Kemudian, untuk saat ini, menentukan besaran UMK acuannya berdasarkan turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yakni PP Nomor 36 Tahun 2021 pada Pasal 26 ayat 3,4 dan 5. "Ada batas atas dan batas bawah ada rumus tersendiri dalam penetapan UMK tersebut. Tinggal memasukan saja, dengan begitu dapat diketahui berapa nominal angka yang akan diberlakukan setiap kabupaten dan kota,” imbuhnya.

Juli Mahendra menambahkan, pihaknya masih menunggu penetapan UMP, sehingga rapat dewan pengupahan belum dilakukan. "Bukan hanya Berau, tapi seluruh Kaltim," ujarnya. “Kalau gambarannya, setiap pergantian tahun memang naik, mengenai kenekannya itu nanti akan dibahas lagi, berapa besarannya,” lanjut Juli Mahendra.

Menurutnya, untuk penentuan UMK, setiap kabupaten/kota sudah ditetapkan, dan masing-masing beda angkanya. Tidak ditetapkan berdasarkan edaran kementrian. Penentuan juga berdasarkan, rata-rata konsumsi rumah tangga perkapita dalam satu bulan, serta rata-rata pertumbuhan ekonomi yang kemudian dimasukan dalam rumus.

“Kita tidak berani ngomong sekarang. Sembari menunggu UMP saja,” katanya.

Ia menegaskan, untuk UMK Berau dipastikan ada kenaikan. Namun ia belum bisa memastikan besarannya. Karena dari pihak Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Dewan Pengupahan, secara formil belum melakukan rapat. Setelah melakukan rapat di Dewan Pengupahan, baru akan diumumkan. “Mengenai puas dan tidak puas dengan keputusan itu relatif di pekerja,” pungkasnya. (hmd)