TANJUNG REDEB – Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kampung Bugis melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kafe hingga rumah makan di wilayahnya. Untuk memastikan kesehatan lingkungan dan juga tampat pengelolaan makanan di tempat umum.

Menurut Pemegang Program Kesehatan Lingkungan PKM Kampung Bugis, Fajar Anugrah, sidak dilakukan di tiga kelurahan yakni Karang Ambun, Gayam dan Bugis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih banyak ditemukan warung makan yang perlu dibenahi. Bahkan, belum sesuai standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

“Seperti, harus ada wastafel, selalu memakai masker, harus berseragam. Dapurnya tidak boleh kotor dan lain-lain. Semua sudah diatur,” katanya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, kafe atau warung makan yang tidak memiliki wastafel, dan lainnya, langsung diberikan edukasi. Serta diminta memenuhi kekurangan yang ada. Terlebih saat ini Berau masih dalam status PPKM level 2. Karena selain kebersihan, kesehatan juga harus diutamakan.

Selain itu, pihaknya juga turut memberikan teguran kepada pengelola kafe. Lalu melaporkan kepada ketua RT setempat, kelurahan dan Dinas Kesehatan.

"Jika tahun depan tetap tidak ada perbaikan, maka pihaknya terpaksa membawa instansi terkait untuk menertibkan," ujarnya.

Lanjutnya ke depan, ia mengatakan pihaknya akan turun bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk memberikan teguran keras, apabila dalam sekali peneguran tidak diindahkan oleh pengelola kafe atau rumah makan.

“Kalau belum ada perubahan kami datang kembali bersama Satpol PP dan kelurahan,” tegasnya.

Fajar menambahkan, rumah makan dan kafe semakin menjamur di kawasan Tanjung Redeb maupun sekitarnya. Dan kebanyakan tidak memiliki izin terkait, karena dianggap kurang penting.

“Seharusnya mereka mengurus izin, tapi saat di periksa tidak ada. Padahal tujuannya juga untuk menjamin keamanan pangan,” ujarnya.

Sementara pemeriksaan tempat pengelolaan makanan (TPM) untuk rumah makan dan restoran sudah selesai dilakukan pada Oktober lalu. Saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan depot air minum.

“Kalau depot air minum, baru terjadwal bulan ini. Jika memang banyak temuannya tiap bulan, bisa kami datangi. Biar cepat perbaikan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, masih banyak pemilik depot air minum yang tidak memperpanjang izinnya. Bahkan beberapa protokol tidak diikuti, salah satunya masih memakai selang.

“Kami sangat menyayangkan fakta di lapangan, masih banyak yang masih memakai selang untuk mengisi galon,” bebernya.

Fajar berharap, para pelaku usaha yang belum mempunyai izin untuk segera mengurus ke puskesmas terdekat. Pihaknya siap membantu jika ditemukan kendala dalam mengurus hal itu.

Dia menambahkan, pemeriksaan Tempat Tempat Umum (TTU) tahun ini tidak dilakukan. Karena TTU menyasar fasilitas umum seperti taman. Lantaran pandemik, fasilitas tersebut masih ditutup. Sehingga, pihaknya tidak perlu melakukan IKL.

“Jadi kami fokus pada TPM saja. Untuk menjamin kemananan pangan di daerah perkotaan,” tutupnya. (hmd/arp)