TANJUNG REDEB – Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022, direncanakan pagi ini. Namun menurut Ketua DPRD Berau Madri Pani, paripurna yang baru dilaksanakan hari ini sebenarnya dianggap sudah sangat terlambat.

Dikatakan Madri, paripurna penandatanganan nota kesepahaman rancangan KUA-PPAS 2022, sebenarnya diagendakan sejak pekan lalu. Namun paripurna tersebut tak bisa terselenggara, karena tak bisa dihadiri pihak eksekutif.

“Sangat disayangkan saat ada sesuatu yang harusnya sudah bisa diselesaikan, dibahas dan diparipurnakan, apalagi ini masalah kepentingan masyarakat Berau tentang KUA-PPAS Tahun 2022. Tetapi pihak pemkab lebih mementingkan kegiatan yang lain,” tegas Madri Pani, kepada awak media kemarin (21/11).

“Kami sempat mengirimkan undangan tentang paripurna tersebut dan sempat akan dihadiri oleh pihak eksekutif. Ternyata batal karena lebih memilih melakukan kunjungan ke luar,” sambung Madri Pani.

Dikatakannya, dirinya tidak berniat untuk menyalahkan. Tetapi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) hingga kepala daerah, bisa menilai yang mana yang harus diprioritaskan, sesuai dengan janji yang mengatakan APBD adalah uang rakyat untuk rakyat. “Mari kita kawal melalui program-program,” ucapnya.

Sementara itu, rencana paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS tahun anggaran 2022, sudah terjadwalkan pukul 11.00 Wita hari ini.(mar)