TANJUNG REDEB -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau melaksanakan Rapat Kerja Masyarakat Peduli Api (MPA) Tahun 2021 di Pulau Derawan, kemarin (13/12).
Raker yang berlangsung hingga hari ini (14/12) itu, turut dihadiri narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Basar Manullang. Serta dibuka Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Kepala BPBD Berau, Thamrin mengatakan, pihaknya terus berusaha meningkatkan mitigasi bencana. Salah satunya dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dengan mempersiapkan relawan MPA yang tersebar di seluruh kecamatan di Bumi Batiwakkal-sebutan Berau.
Disebutnya, MPA merupakan relawan yang disiapkan membantu pemerintah, dalam pencegahan Karhutla di Berau. Bahkan, saat ini sudah ada sekitar 20 MPA yang terbentuk di beberapa kampung di seluruh kecamatan, dengan jumlah relawan mencapai 600 orang.
"Raker ini tujuannya untuk membahas program kerja dari masing-masing MPA se-Kabupaten Berau. Terutama kesiapan di tahun 2022 nanti," ujarnya, pada Rapat Kerja MPA Tahun 2021 di Pulau Derawan, kemarin (13/12).
"Tentu sudah jelas tugas kita adalah untuk pengendalian Karhutla. Sehingga dari Raker ini juga masing-masing MPA menyampaikan apa saja yang diperlukan untuk antisipasi," lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, BPBD akan terus melakukan evaluasi dalam menentukan daerah berpotensi terjadi Karhutla. Tujuannya, untuk pencegahan dan meminimalisir dampak jika terjadi bencana karhutla di daerah rawan.
"Kami harapkan MPA bisa hidup mandiri nantinya, apabila ada hotspot mereka sudah siap menghadapinya," jelasnya.
Diakui Thamrin, terdapat enam posko penanggulangan bencana dan akan ditambah lima posko lagi. Sehingga total 11 posko aktif untuk penanggulangan bencana.
Di sisi lain, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Berau, tahun 2023 mendatang akan terjadi kemarau panjang. Sehingga persiapan SDM dan peralatan untuk pemadaman harus disiapkan sedini mungkin.
"Posko yang tersebar ini digunakan untuk menyimpan peralatan maupun titik berkumpul MPA untuk melakukan koordinasi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis menuturkan, Karhutla merupakan bencana yang cukup kompleks jika dilihat dari penyebabnya. Pemerintah sebagai pengelola kawasan hutan harus mempersiapkan masyakarat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan.
"Menurut saya, langkah BPBD sudah baik dalam mepersiapkan masyarakat sekitar hutan sebagai MPA, masyarakat harus siap dalam pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan pasca bencana," terang Gamalis.
Ia menambahkan, ke depannya harus ditingkatkan kualitas dan kemampuan MPA, agar tercipta hasil yang berkualitas. Menurutnya, membangun sinergitas dalam pengendalian karhutla antara pemerintah dan relawan MPA merupakan hal yang sangat penting.
"Semoga rapat kerja ini memberikan kemaslahatan dalam upaya kita memberikan rasa aman atas bencana Karhutla bagi masyarakat berau," harapnya. (mar/adv/arp)