TANJUNG REDEB – Pagelaran pesta adat suku Bajau, Mag’jamu tahun ini tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu meriah.
Perayaan tahun ini tampak sederhana, bahkan tidak ada satupun perwakilan dari Pemkab Berau hadir pada acara yang digelar di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, kemarin (22/12).
Ketua Adat Bajau Kampung Tanjung Batu, Rory Syahrijal Karuddin, meminta maaf kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat Suku Bajau atas hal kesederhanaan ini.
Itu katanya, mengingat pendanaan perayaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pihaknya terakhir mendapatkan sokongan dari Pemkab Berau, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) pada 2017 lalu.
“Setelah itu distop, begitu juga dari kampung, terakhir tahun lalu perayaan ini masih dibantu melalui Alokasi Dana Kampung (ADK), untuk tahun ini distop tidak ada lagi bantuan dari kampung,” paparnya.
Sebutnya, penyetopan bantuan anggaran ini tanpa ada keterangan dan alasan yang jelas dari kepala kampung, maupun Disbudpar Berau. Sebenarnya, ia sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak kepala kampung akan hal ini, namun belum menemui titik terang. Sedangkan pelaksanaan Mag’jamu sendiri setiap tahunnya dilaksanakan.
“Pendanaan ini murni dari door to door dan juga proposal saja,” paparnya.
Dirinya pun merasa aneh, karena kepala kampung enggan untuk menandatangani proposal yang diserahkan olehnya. Padahal seharusnya menurut Rory semestinya acara Mag’jamu ini bisa dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yang bersifat sosial dan pembinaan budaya ke masyarakat atau ke warga adat.
“Karena terbatasnya dana yang kami peroleh, sehinggalah hanya ritual dan seremoni seperti kita lihat saat ini (kemarin,red),” katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, yang juga tokoh masyarakat Berau mengaku kecewa karena tidak adanya satupun perwakilan Pemkab Berau yang hadir pada acara tersebut. Makmur menekankan, seharusnya acara adat seperti ini wajib didukung oleh Pemkab Berau.
“Jika berbicara bid’ah, tidak perlu dipercayai, cukup hadir, bijaklah dalam bermasyarakat. Jangan hanya hadir pada saat hendak pemilu saja. Sedangkan saat masyarakat butuh, semua terkesan tutup mata dan tutup telinga. Bagaimana mau memajukan pariwisata jika untuk hadir saja tidak mau,” tegasnya.
Makmur menambahkan, untuk mengembangkan suatu daerah yang terkenal dengan wisatanya, seharusnya pemimpinnya bisa duduk bersama dengan masyarakat, rangkul semua lapisan, suku, dan agama. “Kita ini lengkap, bisa dibilang di Kaltim, Berau itu spesial,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani turut mengingatkan agar Disbudpar Berau bisa hadir dalam segala kegiatan yang berbau dengan wisata. Bahkan, acara tahunan yang sudah berlangsung lama ini seharusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah.
“Kita mau majukan pariwisata Berau, tapi bagaimana jika orang-orangnya saja tidak peduli,” paparnya.
Terkait dengan pengunaan dana desa sesuai dengan amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Bisa digunakan untuk mengembangkan wisata, sedangkan dalam pagelaran Mag’jamu jelas, tujuannya adalah mengenalkan Suku Bajau, bahwa mereka memiliki tradisi yang masih dilestarikan hingga kini.
“Coba masukan dalam kalender pariwisata, ini kan bisa menjadi daya tarik wisatawan juga,” katanya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, awak Berau Post tidak bisa mendapatkan konfirmasi Kepala Disbudpar Berau, Masrani, terkait hal ini, meski awak media sudah berupaya menghubunginya via telepon maupun pesan WhatsApp. (hmd/sam)