TANJUNG REDEB - Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Berau, memastikan paket tender telah rampung menjelang tutup buku dari berbagai sumber anggaran, tak terkecuali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2021.

Sesuai data UKPBJ Berau, seluruh tahapan lelang sudah masuk dalam kegiatan pelaksanaan di lapangan.

Kepala UKPBJ Berau Fendra Firnawan mengatakan, realisasi tender sudah 100 persen. Kecuali pengadaan langsung dengan nilai di bawah Rp 200 juta. Lantaran kewenangan tersebut berada di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Fendra menyebutkan, total paket tender yang masuk sebesar 162 paket, dengan pagu anggaran sebesar Rp 465.239.759.332, langsung di bawah Badan Pelayanan Barang atau Jasa.

Seluruh paket tersebut terbagi dalam beberapa jenis pekerjaan. Yakni pekerjaan konstruksi dengan total 102 paket, jasa konsultan sebesar 40 paket. Pengadaan barang 15 paket, dan 5 paket jasa lainnya.

"Di bulan ini sudah diselesaikan semua. Artinya tender sudah lama kita selesai. Tinggal pelaksanaan di lapangan saja. Kami sudah tidak terlibat lagi,” jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya tidak mengalami masalah atau kendala yang memungkinkan terhambatnya proses lelang paket kegiatan. Karena, cepat dan lambat proses lelang, tergantung dari penyediaan kegiatan dari OPD itu sendiri.

"Dari sisi kami tidak ada masalah. Begitu dokumen lelang sudah siap, kami langsung melaksanakan. Hari ini di-upload bisa kami langsung melaksanakan. Kita sudah siap, baik dari sisi SDM maupun aturan," terangnya.

Terlebih, proses lelang tender seluruhnya menggunakan sistem digital. Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dengan begitu proses pengadaan menjadi lebih praktis tanpa perlu pertemuan tatap muka.

"Yang namanya tatap muka tidak ada lagi. Karena semua dokumen di-upload ke sistem, teman-teman penyedia bisa melihat pengumuman semua termasuk juga dokumen tendernya, setelah itu dokumen penawaran juga dimasukkan oleh penyedia. Lalu itu dievaluasi oleh UKPBJ," jelasnya.

Selanjutnya, tahapan review atau evaluasi oleh UKPBJ biasanya dimulai dari kualifikasi, administrasi, kemudian teknis dan harga. Apabila ada dokumen atau persyaratan yang kurang sehingga tak sesuai ketentuan, maka unit berkomunikasi langsung secara online dengan penyedia kegiatan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen.

Umumnya, tambah Fendra, berdasarkan statistik UKPBJ, OPD baru meng-upload paket tender ramai-ramai di bulan Juni  sampai Juli. Sehingga lebih sering menyulitkan UKPBJ dalam proses review karena tumpukan pengajuan.

"Ada juga sebagian di Januari dan Februari, cuma tidak banyak. Biasanya kendala mereka pada persiapan dan perencanaan,” katanya. Padahal, UKPBJ berharap proses upload paket tender sudah dimaksimalkan di awal tahun.

"Hal itu untuk membagi beban kerja kami. Supaya tidak menumpuk. Jangan berbondong-bondong di pertengahan dan akhir tahun di-upload. Lalu banyak yang langsung meminta proses cepat," terangnya.

Dikatakan, setelah pengesahan anggaran di akhir tahun, pihaknya sudah melayangkan surat untuk melakukan percepatan proses upload. Tapi berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun, surat demikian, kurang direspons.

"Harapannya tender itu sudah bisa dilakukan sejak penetapan anggaran, itu namanya tender dini. Karena itu juga yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Jadi dengan begitu, kita tidak kerepotan di akhir,” tutupnya.(mar/udi)