TANJUNG REDEB - Sejak akhir Desember 2021 lalu Kabupaten Berau telah menyandang status PPKM Level I. Dengan turunnya level PPKM disebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Thamrin, membuat aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan sedikit lebih luluasa, namun harus tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan (Prokes).
“Perbedaan PPKM level II dengan I tidak jauh perbedaannya,” ujarnya kepada awak Berau Post, kemarin (7/1).
Salah satu perbedaannya disebutnya pesta pernikahan yang sudah boleh dihadiri hingga 75 persen dari kapasitas yang ada di mana sebelumnya hanya boleh 50 persen. Meski kapasitasnya bertambah sebutnya, tapi tetap harus dilakukan tanpa makan prasmanan.
Kemudian untuk acara seremonial lainnya seperti konser musik, bazzar, panitia diharapkan memasang aplikasi pedulilindungi dipintu masuk, dan mewajibkan pengunjung menunjukkan kartu vaksin minimal tahap pertama.
"Tetap jumlahnya dibatasi dari kapasitas lokasi yang digunakan, minimal 75 persen ya,” sebutnya. Dijelaskan Thamrin, alasan dasar yang membuat Berau cukup lama bertahan di PPKM level 2 yakni capaian vaksinasi hingga 70 persen yang dinilai lambat terpenuhi.
Sebagaimana diketahui, vaksin di Berau tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja tapi instansi lainnya. Terkadang datanya masuk ke Balikpapan.
“Datanya itu ada yang masuk ke Balikpapan juga, jika hitungan kasar, maka Berau sejak November sudah mencapai target nasional,” katanya.
Disinggung mengenai Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang sudah digelar 100 persen di Berau, baik untuk SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat, Thamrin mengatakan, untuk monitoring tetap dilakukan, kelas juga harus dibagi menjadi dua sesi yakni kelas pagi dan siang.
“Dibagi jam masuk kelasnya. Kita juga akan turun ke lapangan nanti melihat secara langsung proses belajar mengajar,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah meminta seluruh pihak tidak perlu bereuforia yang berlebihan hanya dengan ditetapkannya Berau sebagai daerah dengan PPKM Level I. Karena hal itu disebutnya, dikhawatirkan akan memicu munculnya klaster baru, apabila masyarakat merayakannya dengan berlebihan apalagi tanpa prokes.
"Biasa saja, tidak perlu ada perayaan yang berlebihan, dikhawatirkan malah akan menimbulkan klaster baru," katanya.
Pemkab, tim medis, maupun Satgas diingatkannya untuk tidak berleha-leha, tetap rutin lakukan patroli, siap siaga jika terjadi kemungkinan varian Omicron masuk ke Bumi Batiwakkal. Dijelaskannya, operasi rutin tentu perlu dilakukan, mengingat virus tersebut belum benar-benar hilang.
"Siapapun tentu tidak ingin jika Berau kembali terserang gelombang ketiga Covid-19, maka dari itu bersama kita menjaga dan mencegahnya," ucapnya.
Lebih lanjut, Sari mengapresiasi kinerja dari tim Satgas Covid-19, tim medis yang terus berjuang di garda terdepan dalam melawan Covid-19 di Berau, hingga saat ini seluruh kecamatan di Berau sudah masuk zona hijau atau tidak ada pasien sama sekali.
"Sempat khawatir pasca Nataru, tapi syukur tidak ada penambahan pasien sepekan setelah Nataru ini. Harapan saya semoga ini bisa terus terjaga," katanya.
Mantan Ketua DPRD Berau periode 2014-2019 ini juga menyebut, yang perlu menjadi perhatian serius saat ini adalah PTM Terbatas, diana seluruh peserta didik sudah pasti merindukan untuk belajar tatap muka, karena nyaris dua tahun hanya belajar daring. Dengan telah digelarnya PTM Terbatas, dia berharap agar pengawasan terus dilakukan.
"Kita berharapnya pemerintah melalui Satgas Covid-19 aktif melakukan monitoring sistem PTM Terbatas ini," katanya.
Langkah ini bertujuan guna memastikan prokes di sekolah berjalan dengan lancar dan baik. Selain itu, sistem vaksinasi juga perlu terus digenjot dengan skema jemput bola, agar seluruh masyarakat Berau bisa divaksin. Hal ini juga guna menghindari terjadinya kerumuman massa.
"Vaksinasi juga penting, mengingat saat ini belum 100 persen masyarakat divaksin," jelas Ketua Ika Pakarti Berau ini. (hmd/sam)