TANJUNG REDEB – Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan hiperbarik berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau akhirnya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II)  dari penyidik Satreskrim Polres Berau, kemarin (27/1).

Kejari Berau menerima satu tersangka dari tiga yang sudah ditetapkan. Dalam pelimpahan tersebut, penyidik menyerahkan tersangka MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau.

Disampaikan Kepala Kejari (Kajari) Berau, Nislianudin, sebagai penuntut umum pihaknya langsung mengambil sikap untuk menahan MP, untuk mempercepat proses persidangan. Saat ini MP berstatus pegawai negeri sipil (PNS) non aktif.

“Mulai hari ini (kemarin, red), penuntut umum melakukan penahanan kepada MP selama 20 hari ke depan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Tanjung Redeb,” ujarnya kepada awak media.

Perihal barang bukti yang diserahkan penyidik Satreskrim Polres Berau, dirinya menjelaskan berupa dokumen. Alat hiperbarik yang pengadaannya diduga di-mark uppun ditegaskannya tetap disimpan di Puskesmas setempat.

"Tidak kami sita (hiperbarik, red), karena itu bukan milik negara dan masih bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Jadi hanya berupa dokumen saja barang bukti yang kami terima," terangnya.

Usai pelimpahan tahap II ini, penuntut umum Kejari Berau selanjutnya akan menyusun surat dakwaan agar dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. "Segera kami limpahkan, agar perkara ini bisa disidangkan," ujarnya.

Dijelaskan Nislianudin, tersangka MP dalam hal ini bertanggungjawab atas proyek pengadaan alat hiperbarik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Berau tahun 2015, senilai Rp 8 miliar lebih. Dari perhitungan yang ada, negara diperkirakan rugi Rp 3,4 miliar dari pengelembungan harga hiperbarik. “Jadi modusnya tersangka ini adalah mark up anggaran atau memahalkan harga,” terangnya.

Perihal dua tersangka lainnya, untuk sementara disebutnya masih menunggu pelimpahan tahap II dari pihak penyidik Satreskrim Polres Berau. Di mana berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari Berau sejak 29 Desember lalu. Dua tersangka ini diketahui merupakan kontraktor pelaksana sebagai penyedia barang. Untuk perkara ini dilakukan secara split berkas (berkas terpisah).

"Jadi berkas MP dengan dua tersangka lainnya dilakukan terpisah. Untuk sementara ini, baru berkas MP yang diserahkan ke kejaksaan. Jadi berkas dari dua tersangka lainnya ini masih kita tunggu dilimpahkan oleh penyidik Polres Berau," jelasnya.

Sebelumnya, MP diketahui selain pernah menjadi sekretaris di Dinas Kesehatan Berau, juga pernah menjadi dokter di rumah sakit Berau. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pengembangan dari dua tersangka sebelumnya yakni AK dan AM, serta didukung dengan beberapa alat bukti.

MP menjadi tersangka karena dianggap bekerja sama dengan dua tersangka penyedia jasa pengadaan hiperbarik itu. Di mana ia tidak melakukan survei harga di beberapa tempat saat melakukan pengadaan seperti yang diharuskan.

Pengadaan hiperbarik itu bersumber dari APBD perubahan Berau Tahun 2015 senilai Rp 8.714.000.000. Dugaan sementara, mark up mencapai 30 hingga 40 persen, dari hasil harga asli hiperbarik. Nilai tersebut diketahui sepaket dengan pelatihan tenaga untuk pengoperasian alat.

Jika terbukti, pelaku atau orang yang terlibat dalam mark up anggaran hiperbarik akan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 Juncto UJ Nomor 20/2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mar/arp)