TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menyambut bagi penunjukkan Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara (IKN). Namun Makmur berharap, draf rencana pembangunan IKN, turut disosialisasikan kepada masyarakat Kaltim, untuk menyerap aspirasi masyarakat, agar ada sentuhan kearifan lokal dalam pembangunan IKN Nusantara.

“Minimal ada presentasi di DPRD (Kaltim), karena sampai saat ini memang belum ada,” katanya saat berbincang dengan beberapa awak media di kediamannya, Kamis (3/2) malam.

“Ini saya katakana bukan karena kami tidak setuju, tetapi ini pandangan dari kami saja,” sambungnya.

Terkait munculnya beberapa nama calon wakil kepala Badan Otorita IKN yang berasal dari Kaltim, Makmur sangat mengapresiasinya. Bahkan, nama-nama tokoh yang sudah bermunculan, seperti Gubernur Kaltim Isran Noor, mantan wali kota Balikpapan dan Samarinda, Rizal Effendi dan Syaharie Jaang, mantan gubernur Kaltara Irianto Lambrie, hingga mantan bupati Berau Agus Tantomo, disebut Makmur adalah putra-putra Kaltim yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pembangunan daerah.

“Saya sangat senang jika ada perwakilan (Kaltim). Yang penting, semua sesuai dengan kreteria yang sudah ditetapkan, karena tetap saja kembali, itu hak Presiden yang memutuskan,” jelas Makmur.

Tapi dari itu semua, Makmur sangat menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang seimbang. Maksudnya, pemindahan ibu kota tidak boleh sekadar dengan menyiapkan fasilitas pusat pemerintahan saja. Tapi juga harus diiringi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kaltim yang hingga kini belum merata.

Disebutnya, masih cukup banyak masyarakat kampung atau desa di Kaltim yang belum menikmati layanan listrik maupun sarana air bersih. Belum lagi persoalan telekomunikasi yang saat ini juga sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Masih banyak desa di Kaltim ini yang tidak terjangkau internet,” katanya.

“Apasih arti sebuah ibu kota jika masyarakatnya masih susah, itu yang sangat saya tekankan. Jadi semua itu harus jalan bersamaan,” sambungnya

Selain itu, pihaknya bersama Gubernur Kaltim sudah berkomitmen untuk melakukan peningkatan dan perbaikan jalan-jalan provinsi, termasuk membantu daerah untuk membenahi akses penghubung antarkampung atau desa. “Karena kalau nanti sudah menjadi ibu kota, jangan sampai jalan masih banyak yang rusak,” jelasnya. (aky/udi)