Bubuk Abate Tak Diperjualbelikan

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Berau Iswahyudi, menegaskan pihaknya tidak pernah memerintahkan petugas kesehatan manapun untuk menjual bubuk abate kepada masyarakat. Apalagi penjualan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah.

Sebab, di musim hujan saat ini, pihaknya mendapat aduan dari masyarakat mengenai penjualan bubuk abate yang dilakukan oknum mengatasnamakan Dinas Kesehatan. Salah satunya yang diutarakan Rama, warga Jalan dr Murjani II Tanjung Redeb. Dia mengaku beberapa hari lalu didatangi oknum yang mengaku dari Dinas Kesehatan Berau, menawarkan bubuk abate seharga Rp 5.000 per bungkus. “Dia (oknum Dinas Kesehatan) maksa harus beli minimal 6 bungkus,” ujarnya.

Alasan oknum tersebut sehingga masyarakat harus membeli minimal 6 bungkus, agar efektif dalam mencegah pengembangbiakan jentik nyamuk pembawa demam berdarah.

Namun Iswahyudi membantah jika oknum tersebut adalah petugas dari Dinas Kesehatan Berau. Sebab selama ini, pihaknya selalu memberikan bubuk abate secara gratis kepada masyarakat, melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) terdekat. “Tidak, itu tidak benar,” katanya.

Ditegaskannya, Dinas Kesehatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau surat tugaskepada stafnya, untuk menjual bubuk abate kepada masyarakat. Terlebih menawarkan dari pintu ke pintu. Iswahyudi menambahkan, bagi masyarakat yang membutuhkan bubuk abate, bisa langsung meminta kepada petugas PKM dan itu gratis. “Tidak bayar sama sekali, hanya perlu datang saja,” tambahnya.

Ia mengatakan, bubuk abate sangat efektif memberantas larva nyamuk pembawa penyakit demam berdarah atau malaria. “Memang benar sangat efektif, tapi tidak diperjualbelikan,” katanya.

Selain pemberian abate gratis, masyarakat yang ingin lingkungannya dilakukan pengasapan atau fogging, juga bisa berkoordinasi dengan petugas PKM setempat. “Untuk fogging wilayah suspek semuanya gratis. Tapi kalau tidak ada suspek, terlalu mengada-ada kalau dilakukan fogging,” katanya.

“Yang jelas, kita akan segera keluarkan edaran mengenai hal ini. Jangan sampai ada warga yang tertipu. Ini meruksa nama Dinas Kesehatan,” sambungnya. (hmd/udi)