TANJUNG REDEB – Oknum anggota DPRD Berau, Js dijatuhi vonis pidana penjara selama 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, pada sidang agenda putusan, kemarin (14/2).

Js, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan JPU kesatu.

Mendengar putusan tersebut, Kuasa Hukum Js, Abdullah menyatakan bakal mengambil upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Sebab, pihaknya menilai fakta-fakta persidangan dinilai tidak terbukti. Baik itu dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang diajukan penuntut umum.

"Pada dasarnya kami menghormati putusan Hakim. Namun pada hari ini (kemarin, red) juga kami mengajukan banding," tegas Abdullah.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Kajari Berau, Nislianudin menerangkan, pihaknya masih pikir-pikir terhadap putusan Majelis Hakim. Meski vonis di bawah tuntutan JPU, tetapi pihaknya tetap mengambil sikap. Ketika pihak terdakwa mangajukan upaya hukum banding, pihaknya pun memastikan juga akan mengambil langkah hukum yang sama, yakni banding. "Jika pihak terdakwa banding, kami pun juga akan mengajukan banding," jelas Nislianudin.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Berau, Sumadi hingga tadi malam belum mau memberikan keterangan perihal perkara yang menimpa kadernya di PKS. “Belum masih rapat, mbak,” singkatnya saat coba dikonfirmasi awak media ini.

Sebelumnya, Js dituntut dengan pidana penjara satu tahun oleh JPU. Kemudian terdakwa atas kasus penjualan aset tanah milik PT Borneo Prapatan Lestari (BPL) ini meminta Hakim PN Tanjung Redeb untuk membebaskan dirinya dari segala dakwaan, karena merasa tidak bersalah.

Permintaan tersebut disampaikan Js melalui penasihat hukumnya Abdullah, saat membacakan pledoi dalam sidang yang digelas Selasa (4/2) lalu.

Menurut Abdullah, kliennya dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu JPU, dan juga tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua JPU.

"Dengan segala kerendahan hati, penasihat hukum memohon kepada ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim berkenan memberikan tembusan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari dakwaan atau jeratan  hukum," tutur Abdullah saat membacakan pledoi didampingi rekannya Mangkona Odang.

Namun menurut Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Berau, Danang Laksono Wibowo, terdakwa dinilai bersalah oleh JPU karena dianggap terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum dugaan tindak penipuan atau penggelapan. Sesuai pasal yang disangkakan pada dakwaannya yakni 378 KUHP atau 372 KUHP.

"Maka itu sesuai pasal yang disangkakan, terdakwa kita tuntut pidana penjara selama 1 tahun, dengan perintah terdakwa ditahan," jelas Danang.

Untuk diketahui, Js dilaporkan oleh Fajrianto melalui kuasa hukumnya Burhanuddin, terkait persoalan jual beli tanah. Objek tanah berada di lahan yang awalnya menjadi aset PT BPL. Luas tanah yang dibeli mencapai 36.000 M2 senilai Rp 1,5 miliar pada 2016. Namun, dalam kurun lima tahun, Js tidak kunjung melakukan balik nama. Sementara pembayaran senilai Rp 1,5 miliar sudah dilakukan oleh Fajrianto.

Karena tak kunjung dilakukan balik nama, Fajrianto melakukan penelusuran mengenai tanah yang telah dibelinya. Ternyata, sebidang tanah yang berada di kawasan Prapatan tersebut masih atas nama Andi Widia Susantio selaku perwakilan PT BPL. Sehingga persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum. (mar/arp)