TANJUNG REDEB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengeluarkan kebijakan baru, perihal pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dalam pelaksanaannya, tingkat SMA sederajat  diwajibkan melakukan PTM terbatas dengan kapasitas 50 persen.

Kebijakan itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 421/0929Dischkbud. I/2022 tentang Pembatasan Pembelajaran (PTM) Terbatas dan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA/MA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kalimantan Timur.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Wilayah VI Kabupaten Berau, Juanita Sari mengatakan, sejatinya aturan tersebut sudah dilakukan pada Januari lalu. Khususnya di Berau, ia menyebut memang tidak pernah maksimal 100 persen untuk pelaksanaan PTM terbatas. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa wilayah yang dianggap besar potensi penularannya. “Masih 50 persen kok, dan 50 persennya PJJ (pembelajaran jarak jauh, red)” ujarnya.

Ia pun mengaku sudah menerima surat edaran terbaru. Di mana, surat edaran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 Nomor. 05/KB/2021, Nomor: 1347/Tahun 2021, Nomor: HK.01.08/MENKES/6678/202, Nomor: 443-5847 Tahun 2021.

“Untuk kawasan yang masuk zona merah, oranye, dan kuning kami masih tunggu instruksinya seperti apa,” katanya.

Menurut  Juanita, dalam pelaksanaan PTM terbatas dengan maksimal kapasitas mencapai 50 persen, dilakukan dengan durasi empat sampai dengan enam jam pelajaran. Sistematika pembelajaran diatur berdasarkan situasi dan kondisi satuan pendidikan, dengan menerapkan metode hybrid learning, blemkd learning, atau shift.

“Tenaga pendidik dapat menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah diatur pada masing masing satuan pendidikan. Kemudian pengaturan waktu kerja bagi tenaga kependidikan dapat dilakukan secara bergantian WFh dan WFO 50 persen,” bebernya.

Ia melanjutkan, dari awal pelaksanaan PTM terbatas, pihaknya memang menekankan agar penerapan prokes dilakukan secara ketat. Apabila ada temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, sekolah segera melakukan tracing bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, untuk penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19,

“Apabila angka postivity rate hasil Active Case Finding (ACF) di atas 5 persen, sekolah segera melakukan penghentian sementara PTM terbatas,” bebernya.

Lanjutnya, surat edaran terbaru tersebut berlaku mulai 14 Februari 2022, hingga waktu yang belum ditentukan. “Evaluasi dan pengawasan terus kami lakukan. Kami tentu tidak ingin anak-anak ini menjadi korban,” pungkasnya. (hmd/arp)