TANJUNG REDEB – MP, tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor) hiperbarik memohon praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, perihal statusnya sebagai tersangka. Namun, praperadilan itu ditolak oleh majelis hakim, Senin (14/2).

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dibacakan oleh Hakim Tunggal, I Wayan Edi Kurniawan. Dengan amar putusan, mengenai pendampingan penasihat hukum terhadap terdakwa dalam proses penyidikan, bukan kewenangan hakim praperadilan. Pasalnya, hakim praperadilan sifatnya hanya memeriksa prosedur penetapan tersangka sudah sesuai dengan undang-undang, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP, yang minimal telah memiliki dua alat bukti dan memeriksa calon tersangka.

"Sedangkan mengenai alat buktinya sendiri, bukanlah wewenang hakim praperadilan untuk menguji dan memeriksanya," ucap Hakim Edi saat membacakan putusan dihadapan pemohon dan termohon.

Berdasarkan itu, hakim praperadilan berpendapat, pihak pemohon tidak dapat membuktikan penetapan tersangkanya tidak sah yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang. "Permohonan pemohon dinyatakan ditolak," katanya.

Usai mendengar putusan tersebut, Kuasa Hukum MP, Syahruddin menyampaikan pihaknya menghormati dan tetap menghargai putusan tersebut. Hanya saja, ia menilai jika prosedur pemeriksaan kliennya itu tidak sesuai prosedur, maka keterangan tersangka atau terdakwa pun dianggap tidak benar. Sehingga tidak terpenuhilah dua alat bukti seperti yang dipertimbangkan hakim.

"Dua alat bukti yang dimaksud ini jika ada surat, keterangan saksi, ahli, petunjuk, tersangka. Tapi kok tersangka diabaikan. Tidak sesuai prosedur karena tidak didampingi pengacara. Artinya tidak memenuhi dua alat bukti tersebut," jelas Syahruddin.

Dalam proses perkara hiperbarik ini, dirinya menjelaskan, MP diperiksa sebagai tersangka tidak pernah didampingi pengacara. Sehingga hal itu menurutnya melanggar pasal 56 KUHP. "Tidak sependapat (terhadap putusan hakim, red), tapi siap melakukan pembelaaan di pokok perkara nanti," tegasnya.

Bagi pihaknya, pengajuan permohonan ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari termohon, atau menyanggah secara apriori dari proses penyidikan. Melainkan ada hal fundamental untuk dapat diketahui Hakim dan termohon demi tegaknya keadilan.

"Praperadilan ini bukan persoalan ditolak atau diterima. Karena menurut kami kuasa hukum ada hal-hal yang sangat fundamental. Di mana pada saat pemohon (MP) itu diperiksa tanpa dihadiri oleh pengacara. Karena kalau kami tidak permasalahkan dari awal, akan buat kami kesulitan saat mempermasalahkannya di pokok perkara nanti," terangnya.

Lanjutnya, saat persidangan Tipikor digelar, tentu masing-masing punya hak dan penuntut umum punya kewajiban membuktikan dakwaan terhadap tersangka, dalam hal ini kliennya. "Dalam hal ini kami tidak mau sembarangan berpendapat. Di mana kami juga telah memiliki beberapa alat bukti yang kemungkinan bisa menguntungkan klien kami,” katanya.

“Jadi untuk sekarang kami tidak terlalu mau banyak berkomentar. Pada dasarnya kami hargai putusan praperadilan," bebernya.

Sementara itu, Kapolres Berau, AKBP Anggoro Wicaksono didampingi Kasubit Bankum Bitkum Polda Kaltim, AKBP Farid Jauhari selaku pendamping hukum pihak Polres Berau di sidang PN Tanjung Redeb menyatakan, bahwa semua materi gugatan yang disampaikan kuasa hukum MP ditolak secara keseluruhan.

“Karena itukan materi perkaranya sudah lengkap (P21) dan sudah tahap II. Jadi sebenarnya itu sudah tidak ada masalah lagi,” ungkap Anggoro.

Ditambahkan AKBP Farid Jauhari, alasan Kuasa Hukum MP mengajukan praperadilan itu karena mereka menilai penetapan tersangka MP tidak sah. Kemudian, saat pemeriksaan MP tidak didampingi oleh kuasa atau Penasihat Hukum.

Padahal kata dia, dari ketentuan yang ada, Polres Berau sudah menyiapkan Penasihat Hukum, bahkan MP juga sudah menunjuk Penasihat Hukum. “Semua terbukti dalam alat bukti kita. Setelah kita tunjukkan dalam pembuktian, dia menjawab bahwasanya dia bersedia untuk diperiksa, dan diparaf BAP-nya,” tambah AKBP Farid Jauhari.

Tidak itu saja, pihaknya juga membuktikan bahwa status tersangka sudah sesuai prosedur. Pasalnya, berdasarkan keterangan dua ahli pidana, dan satu ahli dari BPKP, bahwa apa yang dilakukan MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alat hiperbarik tahun 2015 lalu, itu terbukti.

“Apalagi dua tersangka lainnya, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dengan ditolaknya permohonan gugatan Kuasa Hukum MP, dan juga kasusnya sudah tahap II, maka selanjutnya tinggal menunggu sidang berikutnya di Pengadilan Tipikor Samarinda,” tutupnya. (mar/arp)