TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau kembali masuk dalam penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, setelah jumlah kasus Covid-19 menembus angka 163 kasus.

Penetapan PPKM level 3 untuk Berau, juga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2022, tentang PPKM Level 3, 2 dan 1, Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa, Kelurahan, untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dijelaskan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Nofian Hidayat, edaran tersebut baru diterima pihaknya kemarin. Dengan masuknya Berau dalam PPKM level 3, tentu pihaknya akan memberlakukan penjagaan di perbatasan jalur masuk ke Bumi Batiwakkal.

Penjagaan di perbatasan masuk Berau yakni di Bandara Kalimarau, Jalan Poros Kelay, perbatasan Berau-Bulungan, dan juga jalur masuk dari Batu Putih. Akan ditempatkan personel yang bekerja sama dengan aparat TNI-Polri. 

“Kemungkinan akan ada rapat lanjutan terkait hal ini, karena SE-nya baru kita terima,” ucapnya kepada Berau Post kemarin (15/2).

Selain itu, untuk kafe dan rombong-rombong sepanjang Jalan Pangeran Antasari, Raja Alam, Tepian Sambaliung, Tepian Gunung Tabur, dan Tepian Bandara Kalimarau, akan ditutup pada pukul 22.00 Wita. Jika kasus terus mengalami kenaikan, tentu akan dilakukan penutupan sementara.

“Masih akan didiskusikan terlebih dulu ya,” ucapnya.

Untuk tempat ibadah, Nofian belum berani memastikan. Karena kebijakan ada pada ketua Satgas Covid-19 yakni bupati Berau. “Tunggu instruksi dari bupati,” jelasnya.

Untuk diketahui, di Kalimantan Timur, terdapat enam kabupaten dan kota yang masuk PPKM level 3 yakni Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Diakui Nofian, sejak 13 Januari lalu, kasus di Berau terus mengalami kenaikan, hingga kini mencapai 163 kasus.

“Rata-rata pelaku perjalanan dan transmisi lokal,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nislianuddin, yang juga masuk dalam Satgas Covid-19 Kabupaten Berau, menyebut Berau sebenarnya sempat beberapa lama bertahan dengan nol kasus. Namun saat ini, kasus sudah menembus angka 100 lebih. 

Menurutnya munculnya kasus baru di Berau, dipicu oleh klaster perusahaan, yang dipicu perjalanan lintas daerah oleh beberapa karyawan. Untuk itu, dirinya meminta agar Bandara Kalimarau yang saat ini menjadi akses udara satu-satunya, bisa lebih diperketat pengawasannya. “Pintu masuk itu yang memang harus diperketat, karena tidak menutup kemungkinan akan ada klaster perjalanan,” ujarnya. “Jadi pihak bandara juga perlu dilibatkan untuk secara konsisten menjaga pintu masuk tersebut,” sambungnya.

Dikatakan Nislianuddin, dengan adanya penjagaan ketat dan keterlibatan pihak bandara, untuk menjaga dan mengecek orang yang hendak masuk ke Berau, menjadi salah satu upaya mencegah peningkatan kasus yang saat ini sedang naik. “Itu memang perlu dijaga ketat, karena kasus selama ini ada yang melalui klaster perjalanan, seperti melalui jalur penerbangan. Kalau pihak bandara bisa menjaga dan mengecek yang masuk tidak ada membawa virus, tentunya angka peningkatan kasus Covid-19 ini bisa diminimalisasi,” ujarnya.

Dirinya berharap dengan adanya penjagaan ketat dari pihak bandara, angka kasus Covid-19 di Kabupaten Berau bisa ditekan. 

Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di 41 wilayah Jawa dan Bali. Meski demikian, pembatasan transportasi udara belum dilakukan. Pihak pengelola Bandara Kalimarau, Berau, belum menerima instruksi baru dalam ketentuan penerbangan.

Kepala Seksi Teknik dan Operasi UPBU Kalimarau, Budi Sarwanto mengatakan, diberlakukannya aturan PPKM level 3 di Jawa dan Bali tentu saja berpengaruh pada aturan penerbangan, serta syarat yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang. Baik berangkat maupun kedatangan. Tetapi disebutnya, untuk UPBU Kalimarau, sampai kemarin masih memberlakukan aturan lama, sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19.

"Untuk aturan penerbangan, kami masih menerapkan aturan yang sama sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2021," ujarnya, kemarin (12/2).

Lanjut dijelaskannya, sesuai regulasi tersebut, syarat perjalanan yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang, baik datang maupun berangkat diwajibkan sudah memenuhi dua kali vaksinasi Covid-19, disertai dengan tes antigen minimal 1 x 24 jam.

Sedangkan, bagi penumpang yang belum vaksin, wajib melampirkan hasil tes PCR dan surat keterangan dokter, yang menyatakan alasan penumpang belum menerima vaksin. Seperti untuk penumpang yang komorbid ataupun sebagai penyintas Covid-19.(hmd/aky/udi)