TANJUNG REDEB – Pemkab Berau telah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), khususnya di kecamatan zona merah. Dengan mengembalikan pelaksanaan PTM terbatas maksimal 50 persen. 

Kepala Dinas Pendidikan Berau Murjani mengatakan, begitu juga untuk kecamatan zona kuning, peraturan 50 persen juga diberlakukan, walau diakuinya, selama 4 bulan terakhir tidak pernah ada kasus dari klaster sekolah. “Kami cepat minta keputusan dari bupati, namun hanya zona tertentu saja. Hal ini sebagai bentuk siaga kami, karena bisa saja ada lonjakan di bulan Maret ataupun April nanti,” ujarnya pada Senin (14/2/) lalu.

Sementara, untuk daerah perkampungan yang nol kasus atau zona hijau, tetap diberlakukan PTM. Ia juga mengakui seluruh sekolah baik SD dan SMP sebelumnya sudah 100 persen PTM Terbatas, termasuk sekolah yang berada di Bidukbiduk yang lahannya masih dalam status sengketa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau Peri Kombong, keputusan mengenai pembatasan kehadiran maksimal 50 persen, menjadi pilihan tepat. Bahkan menurutnya, jika memang status kembali meningkat maka Pemkab diminta langsung bersikap dengan menerapkan kembali sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “Itu langkah yang baik,” katanya saat diwawancarai kemarin (15/2).

Menurutnya, pembatasan kapasitas pelajar di dalam ruang kelas, merupakan langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang saat ini kembali naik. 

“Ya durasi 4 bulan itu sudah mulai penyesuaian kembali selama PTM terbatas. Kalau kembali daring lagi, ya tidak apa-apa, takutnya malah ada klaster sekolah dan membuat orangtua panik. Untuk orangtua juga kami harap bisa sabar, dan Pemkab bersama Satgas Covid-19 bisa mengawasi dengan ketat kembali,” tutupnya.

Sementara itu, Sri Handayani, orangtua anak yang bersekolah di SMP 9 Berau, menyatakan lebih baik mengantisipasi pemutusan rantai penularan Covid-19, daripada memaksakan PTM yang berisiko.

“Anak saya ini kebetulan duduk di bangku kelas 9 ya, sudah paling atas tinggal menunggu lulus. Memang paling efektif kalau belajar langsung dari sekolah, tapi kami juga sebagai orangtua sangat khawatir,” katanya.

Sebab itu, dirinya mendukung penuh keputusan Pemkab Berau, dengan catatan meminta kepada Satgas Covid-19 juga bisa menindak tegas tempat lain, khususnya fasilitas tempat berkumpulnya masyarakat. “Kalau sekolah diantisipasi, mungkin tempat berkerumun lain juga bisa ditindak tegas,” tutupnya. (aky/udi)