TANJUNG REDEB – Komisi II DPRD Berau menggelar hearing dengan Diskoprindag Berau, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) cabang Berau, membahas persoalan minyak goreng (migor) yang sulit didapatkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir.

Rapat yang digelar sekira pukul 15.30 Wita, Selasa (15/3), dipimpin Ketua Komisi II DPRD Berau Atilagarnadi. Dalam rapat tersebut, Kepala Diskoprindag Berau Salim mengatakan, dirinya sudah dua kali mengunjungi Kota Bontang, untuk membahas permasalahan minyak goreng curah. Upaya untuk mendatangkan minyag goreng curah yang diproduksi di Bontang, menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat. 

Sebab dari analisa dan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, penyebab kelangkaan minyak goreng (Migor) di Bumi Batiwakkal, dipengaruhi oleh pasokan dari produsen menurun, paniknya masyarakat, distribusi yang belum lancar dari agen, adanya kecendrungan masyarakat beralih dari pasar tradisional ke ritel, hingga meningkatnya perdagangan migor melakui sistem online. Hal ini terbukti dengan lebih dari 10 ribu akun yang sudah di-banned oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika, karena memanfaatkannya untuk menjual minyak goreng dengan harga yang lebih mahal.

“Di Berau ada beberapa oknum yang berjualan migor itu melebihi HET (harga eceran tertinggi, red) yang sudah terpantau,” ujarnya.

Ia melanjutkan, stok migor sesuai dengan data yang didapatnya, sejak 14 Februari hingga 12 Maret lalu, Berau kedatangan sebanyak 147.448 liter. Namun tidak semua didistribusikan untuk wilayah Berau, karena sebagian dibagi untuk Bulungan dan Wahau, Kutai Timur. Sedangkan kebutuhan masyarakat Berau dalam sebulan mencapai 223.315 liter.

“Agen juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan migor,” ucapnya.

Salim melanjutkan, dari agen mengaku ada kekurangan stok khusus migor premium dan sederhana. Sedangkan untuk minyak curah, Berau belum mendapatkannya. Karena masih progres dengan Pemkot Bontang.

“Sebelum adanya Permendagri (Nomor 6/2022) itu, harga migor di Berau mencapai Rp 23 ribu per liter. Dengan turunnya harga ini (setelah terbit permendagri, red) masyarakat semakin membeli dalam jumlah banyak,” tambahnya.

Upaya dari Diskoprindag Berau sendiri menurut Salim, yakni dengan melakukan sidak dan tidak ditemukan adanya penumpukan yang dilakukan agen. Kemudian melakukan kerja sama dengan agen, untuk melakukan distribusi langsung ke toko, dan hingga saat ini sudah mencapai 7.200 ribu liter yang dibagi ke masyarakat dengan harga Rp 13 ribu per liter. Pihaknya pun kembali akan menggelar operasi pasar untuk 4 kecamatan terdekat, dan mendatang minyak curah dengan harga Rp 11.500 per liter. Namun untuk minyak curah, masih tahap koordinasi untuk biaya transport dari Bontang ke Berau.

“Di Balikpapan ada (minyak goreng curah) yakni Rp 10.500 per liter. Tapi syaratnya kita yang ambil ke Balikpapan dan menunjuk distributor resmi yang punya izin dari kementrian,” tambahnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Diskoprindag adalah, agen atau distributor belum ada yang mengantongi izin dari kementrian, untuk membuat merk khusus untuk migor curah ini. Sedangkan Salim menuturkan, membutuhkan waktu sepekan untuk membantu agen atau distributor mengurus hal tersebut. “Kita upayakan secepatnya,” ujarnya.

Disinggung mengenai kuota 1 juta liter minyak goreng yang diberikan untuk Kaltim, diakui Salim, awalnya Berau tidak mendapatkan jatah tersebut. Namun setelah dilakukan koordinasi, akhirnya Berau mendapatkan jatah itu. Namun untuk jumlahnya, pihaknya belum mengetahui berapa jatah yang didapat Berau.

“Itu migornya untuk UMKM dan PKH (Program Keluarga Harapan, red),” tuturnya.

Salim melanjutkan, setelah mendapatkan agen resmi, untuk masalah migor curah tersebut, pihaknya akan meminta sebanyak 16 ton awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kita lihat skemanya seperti apa, apakah 16 ton itu per minggu atau dua pekan sekali,” ucap Salim.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Berau Apriansyah mengatakan, pihaknya sudah menyetok 18 ribu liter migor di bulan November 2021. Ternyata itu cukup hingga Desember dan masih ada sisa di Januari. Setelah Januari seluruh Perum Bulog seluruh Indonesia sudah kehabisan stok migor.

“Dan kami bukan produsen migor, sampai hari ini (kemarin) belum ada kepastian untuk migor ini,” ucapnya.

Ia melanjutkan, terkait dengan apa yang disampaikan Kadiskoprindag Berau, mengenai membutuhkan distributor untuk migor curah, Bulog siap mejadi distributor. Sedangkan untuk dana, dijelaskannya sudah disiapkan oleh Bulog.

“Kami siap (menjadi distributor, red) untuk pembicaraan selanjutnya, kami akan bertemu dengan Pak Salim,” tambahnya.

Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau, dijelaskan Kepala Satpol PP Berau Anang Saprani, dengan adanya penumpukan masyarakat yang viral beberapa waktu lalu, Satpol PP secara tupoksi sudah melakukan upaya-upaya pengamanan. Jajarannya sudah melakukan pengawasan dan monitoring, tapi sifatnya hanya sebatas membubarkan kerumuman masyarakat dan sekadar mencari informasi, dan memang tidak menemukan penumpukan di swalayan yang ada di empat kecamatan terdekat.

“Informasi yang kami dapat, dalam satu hari, migor yang ada di swalayan itu pasti habis. Permasalahannya, ada kesulitan mendekteksi siapa pembeli, apakah orang yang sama atau berbeda,” ucapnya.

Terpisah, Kepala BPS Berau Bahramsyah menuturkan, untuk data ketersedian migor, BPS Berau akan menghitung terlebih dahulu. Hal ini karena, penghitungan konsumsi masyarakat dilakukan per tahun. “Data di kami yakni Maret 2021 lalu,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dipegang BPS Berau, didapat bahwa untuk makanan yang ada hubungannya dengan migor dan minyak kelapa, yakni 2 persen saja dari 100 persen. Pengeluaran per kapita untuk migor dan minyak kelapa yakni Rp 17.501 ribu.

“Kalau dibandingkan itu tidak sampai satu liter per kapita dalam sepekan. Itu berdasarkan data BPS Berau, Maret 2021 lalu. Karena pendataannya per tahun. Jika untuk tahun ini harus menunggu,” ucapnya.

Sementara itu, Rasid Darmawan selaku Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) cabang Berau mengatakan, Aprindo selaku pendistribusi untuk konsumen akhir, sudah tiga minggu ini tidak bisa memesan, hanya dijatah dari agen.

 “Kami sudah tidak lagi meminta untuk memenuhi kebutuhan di ritel itu,” ucapnya.

Ia mencontohkan, di ritel A butuh seratus liter, sekarang sudah tidak bisa. Itu penyebab tidak ada pajangan lagi untuk migor premium, yang ada minyak kelapa dengan harga yang cukup tinggi. Ritel juga mengeluh terhadap masyarakat yang susah diatur. Selain itu banyak barang yang hilang saat terjadi antrean.

“Kami terkadang mengakali, misal dapat 25 dos, kami bagi waktunya, agar tidak ada penumpukan,” ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan Rapat Atilagarnadi menuturkan, hasil dari rapat tersebut didapat bahwa, Bulog siap menjadi agen atau distributor untuk minyak curah dari Bontang atau Balikpapan menuju ke Berau. Selain itu, Diskoprindag siap untuk melakukan pasar murah. Namun harus memenuhi mekanisme sesuai dengan standar protokol kesehatan.

“Bulog mengajukan diri, jadi permasalahan distributor untuk migor curah sudah aman,” katanya.

Ia menambahkan, untuk menyambut Ramadan ini, ia optimistis bahwa ketersediaan migor bisa diatasi, pasalnya sudah ada komitmen dari Diskoprindag dan Bulog mengenai minyak curah. Dan ada pernyataan dari Kepala Diskoprindag bahwa Berau akan mendapat jatah dari 1 juta liter migor untuk Kaltim.

“Kita optimistis, bahwa permasalahan migor ini aman menjelang Ramadan nanti,” tutupnya. (hmd/udi)