TANJUNG REDEB - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Berau, Syarifatul Syadiah turut menyampaikan sejumlah pokok-pokok pikiran DPRD Berau dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2023,  (7/4).

Dikatakannya, pokir yang disampaikannya itu merupakan ringkasan usulan dari 30 anggota dewan yang sudah di-input dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan dirangkum dalam bundel buku yang isinya kurang lebih 1.330 usulan. "Pokir ini sudah sah, karena sudah diparipurnakan di internal DPRD Berau," ujarnya.

Diterangkannya, pokok-pokok pikiran ini merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD agar diperjuangkan di APBD. Sehingga pokir tersebut sudah resmi diatur undang-undang. Maka disebutkannya, beberapa hal yang harus mendapat perhatian dari eksekutif, antara lain yakni berkaitan dengan RKPD 2023.

"Fokus tema RKPD 2023 adalah Peningkatan kualitas SDM yang menguasai IPTEK dan IMTAQ untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan Lokal," jelasnya.

Berangkat dari tema tersebut yang dipadukan dengan hasil reses, rapat dengar pendapat dan kunker kecamatan, serta pelaksanaan Musrenbang di 13 kecamatan, maka secara umum pokok-pokok pikiran DPRD yang perlu disampaikan dalam Musrenbang kali ini yakni pemerataan pembangunan infrastruktur pembangunan daerah.

"Agar disemua kecamatan dan  kampung dialokasikan kegiatan pembangunan sesuai P1 atau P2 secara merata. Jangan sampai ada kampung atau kecamatan yang tidak kebagian sama sekali program pembangunan di tahun 2023," tegasnya.

Selain itu, dia berharap lanjutan dan penuntasan rencana pembangunan yang belum selesai pada tahun-tahun sebelumnya agar tetap menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2023 ini, dan sekaligus mengakomodir aspirasi di musrenbang kecamatan, seperti infrastruktur dasar antara lain melengkapi sarpras dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Termasuk peningkatan jalan poros kampung dan pembangunan jembatan yang menjadi akses utama kampung. Penerangan listrik dan lampu jalan untuk kecamatan atau kampung yang belum terlayani. Selain itu, ketersedian air bersih di kecamatan, kelurahan atau kampung yang belum terlayani.

Selain itu, lanjut Sari -sapaan akrabnya-rumah layak huni, penambahan jaringan telekomunikasi sebagai akses informasi secara cepat di kampung sangat dibutukan dan juga mengupayakan peningkatan jalan yang bukan kewenangan kabupaten

"Misalnya jalan poros Sambaliung-Talisayan hingga Simpang Lenggo,” katanya.

Selain itu, pekerjaan yang sudah disepakati bersama dengan sistem multi years contract (MYC) seperti pembangunan RS sekiranya dananya yang akan digunakan disharing-kan dengan provinsi, agar tidak membebani APBD kabupaten tahun 2023 mendatang.

"Pembangunan di bidang kepariwisataan juga perlu digalakkan. Terutama akses menuju wisata harus diperbaiki, sarana dan prasarana juga dilengkapi. Karena pariwisata sebagai unggulan penggerak perekonomian di Kabupaten Berau," bebernya.

Penyelesaian tapal batas menurutnya juga harus segera dituntaskan, agar tidak menjadi pekerjaan rumah yang berkepanjangan. Pembangunan bidang sumber daya alam dan kelestarian lingkungan utamanya, dalam meningkatkan upaya kontrol terhadap usaha pertambangan dan perkebunan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan ekologis.

"Juga upaya menjaga kelestarian biota laut, agar berkelanjutan untuk perekonomian masyarakat, serta menjadi aset penunjang kepariwisataan,” terangnya.

Ditambahkannya, kedaulatan pangan harus terus ditingkatkan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, supaya bisa swasembada pangan. Menurutnya, diperlukan upaya konstruktif melalui  penataan sumber-sumber produksi pangan, pengembangan kearifan pangan lokal, serta kebijakan yang berpihak pada produsen pangan kecil.

"Berau memiliki lahan sawit yang luasnya luar biasa. Namun krisis minyak goreng murah. Maka pemerintah diharapkan agar mendorong berdirinya usaha mini minyak goreng, atau mencari investor dari luar," katanya.

"Karena ini peluang emas dan juga ada multiplier efek perekonomian di dalamnya," sambungnya.

Disampaikannya juga, bahwa pemanfaatan dana CSR yang dikomandani oleh forum TJSL, itu agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai prioritas untuk membantu kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, sehingga betul-betul tepat sasaran.

“Agar tetap menjalin kerja sama yang baik dengan NGO dan perusahaan untuk tetap mengalokasikan anggaranya dalam  membantu menopang peningkatan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan di Berau," imbuhnya.

Sari juga berharap Pemkab memperhatian dan mengakomodasi hasil reses dan aspirasi yang masuk melalui anggota dewan dalam RKPD 2023 yang akan datang. "Musrenbeng ini tentu saja diharapkan bisa menjadi momentum mewujudkan kesamaan terkait kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Berau,” tutupnya. (mar/har)