TANJUNG REDEB -Dua terdakwa kasus dugaan Tipikor pengelolaan dan penggunaan keuangan Kampung Giring-Giring, Kecamatan Bidukbiduk telah menjalani sidang perdana, Jumat (22/4). Mereka yakni IVK selaku Kepala Kampung (Kakam) Giring-Giring dan ML penyedia jasa.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, Christhean Arung mengatakan, sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Berau. Penasihat Hukum dari para terdakwa tidak mengajukan eksepsi (penolakan/keberatan), sehingga melanjutkan pada sidang proses pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

"Sidang dilakukan secara online atau daring. Para terdakwa menjalani sidang di kantor Kejari Berau bersama penuntut umum, sementara Hakim di Pengadilan Tipikor Samarinda," ujarnya, kemarin (25/4).

Mengenai fakta-fakta persidangan, ia menjelaskan, setelah ada pembuktian seperti saat menghadirkan para saksi dan alat bukti. JPU akan menghadirkan setidaknya sebanyak 30 saksi di persidangan lanjutan nanti. Terdiri dari beberapa masyarakat, aparat kampung. Namun jika nanti dirasa hakim cukup tentu JPU akan menyesuaikan.

"Jadi sidang lanjutkan akan kembali digelar pada 11 Mei 2022 mendatang," katanya.

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa, Abdullah mengaku pada sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa  Penuntut Umum akan dilanjutkan pada 11 Mei 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.

"Tidak banyak yang bisa disampaikan. Karena sidang masih agenda dakwaan. Untuk pembuktian nanti di lihat pada persidangan," ucap Abdullah.

Dalam perkara ini, dua tersangka dinilai ada inisiatif baik untuk mengembalikan kerugian negara. Sejatinya, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 449.124.689,67.

"Penyitaan aset tersangka sudah dilakukan. Yakni berupa uang tunai dan sertifikat rumah. Rencananya, mereka  (tersangka) berinisiatif mengembalikan senilai kerugian negara," kata Christhean.

"Tapi sampai dengan pemeriksaan ini, mereka masih berusaha mengembalikan secara penuh. Yang kami lihat nilai pengembaliannya sudah hampir 50 persen lebih. Kalau dikalkulasi sudah ada sekitar Rp 300 juta," sambung Christhean.

Menurutnya, niat pengembalian dari pelaku ini tak lain untuk menutupi kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana dilakukan tersangka. Itikad baik itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim di pengadilan nanti. Namun, pada dasarnya pihaknya hanya menuntut, keputusan tetap pada Majelis Hakim.

"Inisiatif pengembalian kerugian negara akan mempengaruhi lama putusan. Yang jelas seperti apa hakim nanti melihat saat di persidangan. Keputusan akhir tetap pada hakim," jelasnya.

"Karena Tipikor sekarang ini kan lebih kepada penyelamatan keuangan negara. Dan dilihat dari modusnya. Yang pasti banyak lah pertimbangannya," pungkasnya.

Jauh sebelumnya, Kajari Berau Nislianudin mengatakan, IVK dijadikan tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dan penggelembungan pengelolaan keuangan dan penggunaan keuangan Kampung Giring-Giring tahun 2020.

Dalam kasus ini, IVK disangkakan membiarkan penyedia (tersangka ML) yang tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Kampung Giring-Giring, dengan total anggaran senilai Rp 917.565.972,00.

Selain pembiaran, tersangka IVK juga dianggap membiarkan penyedia (tersangka ML) melaksanakan pekerjaan dengan sistem borongan. Dengan tidak berdasarkan hitungan standar jam kerja, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, khususnya aturan pengadaan barang dan jasa pada desa.

"Namun tersangka IVK selaku kepala Kampung Giring-Giring menyetujui pembayaran yang dikerjakan oleh Penyedia (tersangka ML) tersebut sebesar total anggaran tersebut," ujarnya kepada awak media, didampingi Kasi Intel Kejari Berau, Harianto.

Adapun, kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh penyedia (tersangka ML) di antaranya pembangunan jalan usaha tani RT 01 dan RT 04, serta  penimbunan bronjong di RT 03. Hasil pekerjaannya juga ditemukan kekurangan volume yang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran.

Atas dasar itu, IVK selaku kepala kampung tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran material yang timbul dari pembayaran pekerjaan tersebut. Sebagaimana sesuai hasil perhitungan yang dilakukan ahli dan adanya hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Di mana menunjukkan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 449.124.689,67.

Sementara ML merupakan pihak penyedia dalam kegiatan pekerjaan pembangunan pada tiga proyek di kampung tersebut. Yakni pembangunan Jalan Usaha Tani RT 01, dan RT 04, serta Penimbunan Bronjong di RT 03 Kampung Giring-Giring.

Tiga kegiatan pekerjaan pembangunan itu dilakukan pada tahun 2020, dengan total anggaran sebesar Rp 917 juta bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020. Di mana pihaknya menemukan adanya kekurangan volume maupun harga yang cenderung mahal.

“Jumlah kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan BPKP, didapatkan nilai sebesar Rp 449 juta. Hampir 50 persen dari total anggaran yang digunakan dalam pekerjaan tersebut,” katanya

Kejaksaan telah melakukan penyelidikan pada kasus ini sejak 5 Oktober 2021 hingga pertengahan Januari 2021. Dalam perjalanannya, jaksa telah memeriksa sebanyak 47 orang saksi. Termasuk, aparat kampung beserta Kepala Kampung Giring-Giring, dan aparat Kecamatan Bidukbiduk, yang membidangi ADK dan ADD. Bahkan pihaknya juga menghadirkan tiga saksi ahli dari BKPP dan LKPP, terutama di bidang teknis, maupun bidang perhitungan kerugian negara.(mar/arp)