TANJUNG REDEB – Assisten II Setkab Berau, Agus Wahyudi, menyebutkan banyak kebijakan pusat yang dinilai agak merugikan daerah khususnya Kabupaten Berau. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat zoom terkait Hari Otonomi Daerah dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin (25/4).

Ia mencontohkan, kebijakan mengenai kewenangan perizinan galian C yang awalnya di provinsi ditarik ke pusat yang kemudian dikembalikan lagi ke provinsi. Menurutnya hal ini hanya menarik ulur saja. Sedangkan setiap daerah letak geografisnya berbeda.

“Agak merugikan juga jika semua kewenangan ada di pusat. Tetapi bagaimana pun itu harus dipatuhi,” ucapnya.

Menurut Agus, pemerintah daerah sulit berinprovisasi memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena kewenangan banyak dikendalikan oleh pusat. Selain masalah perizinan galian C, contoh lain kata dia, pengawasan pulau-pulau kecil. Pemkab Berau sulit melakukan pengawasan dan memaksimalkan potensi yang ada karena pengawasan ditarik ke pusat.

“Ya meskipun dalam rapat tadi disampaikan bahwa ada beberapa pemerintah daerah yang kemandiriannya sudah lumayan. Tapi kan disatu sisi, masih ada juga daerah yang belum maju,” ujarnya.

Ia menilai, dengan banyaknya kebijakan yang dialihkan ke pusat, membuat daerah sulit untuk berkembang. Sedangkan disaat seperti ini, daerah butuh banyak dana untuk pemulihan ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, ini mengungkapkan, jika kewenangan yang sebelumnya diambil alih pusat dan dikembalikan ke pemda, akan lebih mudah dilakukan pengawasan. “Jika dikembalikan ke pemda akan mudah dikontrol,” ucapnya.

Ia kembali mencontohkan, pengawasan pulau kecil, dimana di mana juga masuk untuk pengawasan telur penyu, yang ditarik ke pusat. Sehingga Pemkab Berau tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa memberi informasi tanpa bisa melakukan penindakan apapun. “Kewenangan pusat, kita sulit bertindak jadinya,” ucapnya.

Menurutnya, dalam hari Otonomi Daerah tersebut, juga bisa sebagai ajang evaluasi. Mana yang perlu diambil pusat dan mana yang bisa diserahkan ke daerah. Bahkan disampaikan Agus Wahyudi, dengan banyaknya kewenangan yang diambil alih pusat, membuat PAD Berau tidak sampai 20 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Jika tidak ada dana bagi hasil, sulit untuk membangun,” pungkasnya.(hmd/har)