TANJUNG REDEB – Setelah dilanda pandemi Covid-19 lebih dari dua tahun, kondisi kualitas kesehatan di Bumi Batiwakkal mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Iswahyudi.

Ia yang dikonfirmasi pada Minggu (8/5) menuturkan, saat ini kualitas kesehatan menurun, khususnya bagi ibu hamil dan balita. Pasalnya, Posyandu tidak diberlakukan semenjak meningkatnya kasus Covid-19. Namun seiring melandainya pandemi, kini posyandu sudah kembali diaktifkan.

“Tidak jauh menurun sebenarnya, hanya beberapa pelayanan terpaksa stop saat pandemi,” ucapnya.

Dijelaskan Iswahyudi, anak-anak yang seharusnya diposyandu terpaksa tidak bisa dilakukan selama pandemi. Selain itu, ada juga anak-anak dan ibu hamil yang sempat terpapar Covid-19. Hal ini juga berpengaruh kepada kondisi kesehatan dan mental baik bagi si ibu maupun anak. “Kalau kesehatan itu indikatornya jelas, targetnya juga jelas. Termasuk permasalahan stunting,” ujarnya.

Selain untuk anak dan ibu hamil, posyandu juga akan kembali diberlakukan bagi lansia. Pasalnya tidak sedikit lansia pernah terpapar Covid-19. Pemantauan kondisi mereka juga penting dilakukan, mengingat kualitas kesehatan saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Dinkes.

“PKM juga ditingkatkan (pelayanannya, Red), termasuk posyandu lansia. Itu akan kembali dilakukan. Dan masyarakat juga jangan terlalu takut untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Menurut Iswahyudi, dengan kembali diaktifkannya posyandu, tentu bisa mencegah terjadinya gizi buruk maupun stunting. Dimana Berau termasuk salah satu lokasi khusus di Kaltim dalam permasalahan stunting. “Tahun ini kita gencarkan,” katanya.

Lebih lanjut, Iswahyudi mengatakan pihaknya berupaya untuk melakukan penurunan kematian ibu dan neonatal, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan penyakit infeksi baru serta pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risiko. Lingkup penguatan meliputi pemenuhan sumber daya manusia (SDM) serta farmasi dan alat kesehatan, penguatan pengawasan obat makanan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan.

“Selain itu penguatan regulasi serta penguatan sistem informasi untuk mendukung percepatan pembangunan kesehatan,” bebernya.

Selain itu, memperkuat ketahanan sistem kesehatan untuk memungkinkan para pelaku di berbagai sektor sistem kesehatan mengambil tindakan untuk dapat merespons dan pulih dari wabah penyakit menular dan bahaya alam. “Karens suatu daerah jika kualitas kesehatannya baik, tentu akan berpengaruh pada sektor lainnya, termasuk ekonomi,” pungkasnya. (hmd/har)