TANJUNG REDEB – Adaya larangan ekspor ekspor Crued Palm Oil (CPO) berdampak pada petani sawit di Berau. Diakui Kepala Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Lita Handini, terjadi antrean petani yang hendak menjual hasil panen mereka di salah satu pabrik pengelolaan kelapa sawit di Kecamatan Segah.
Kondisi itu sebutnya disebabkan, sedikitnya pabrik yang memberikan harga tinggi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kepada petani, akhirnya banyak orang yang menjual TBS ke pabrik tersebut.
“Mayoritas pabrik saat ini membeli dengan seharga Rp 2.700 per kilogram, sedikit yang membeli di atas harga Rp 3.100 per kilogram,” katanya, kemarin (12/5).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan, perusahaan wajib membeli TBS dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah provinsi kepada petani mitra.
Namun untuk petani mandiri tidak diatur berapa batasan minimal harga dari pabrik. “Tetapi kita mengiimbau kepada perusahaan agar membeli TBS milik petani mandiri tidak jauh dari harga yang ditetapkan,” ucapnya.
Menurutnya, dampak dari aturan pelarangan ekspor itu perlahan mulai berdampak bagi perekonomian di masyarakat Berau. “Sehingga ada beberapa perusahaan yang membatasi produksi atau bahkan menghentikan pembelian TBS,” sambungnya.
Perlu diketahui, pabrik pengolahan kelapa sawit tentunya memiliki kapasitas yang terbatas. Sehingga jika pada saat kapasitasnya sudah terpenuhi maka ototmatis tidak bisa menyerap TBS terus menerus.
Begitu kapasitas pabrik sudah penuh dan hasil produksi belum terjual, otomatis pabrik akan menghentikan pembelian TBS dari masyarakat.
Kalau pabrik berhenti, otomatis sawit masyarakat ini tidak akan bisa tertampung. Dirinya pun meminta petani untuk memaklumi apabila nantinya pabrik tidak bisa menyerap TBS.
“Mereka sebelumnya ada kontrak dengan negara luar untuk ekspor, karena dilarang, mereka jadi harus menjual di dalam negeri. Di dalam negeri pun tidak mungkin seluruh produksi pabrik dari seluruh Indonesia dapat tertampung CPO nya, karena memang konsumsi kita yang sebenarnya surplus,” pungaksnya.(hmd/sam)