TANJUNG REDEB – Pemilik lahan dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pembebasan lahan lapangan sepak bola di Rinding, tahun anggaran 2014, Abdul Mukti Syariff, telah divonis 6 tahun penjara hasil putusan Kasasi Mahkamah Agung.  

Bahkan Syariff mendapat pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.110.175.000, dalam perkara pembebasan lahan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau tahun 2014.

Walau demikian, Kuasa Hukum Sp, Kepala Dispora Berau saat itu, Syahrudin, berkeyakinan bahwa kliennya tidak bersalah atas dakwaan yang dianggap turut melakukan tindak pidana korupsi. Sebab Sp yang sebelumnya berstatus terdakwa, sudah dinyatakan bebas murni hasil putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, tahun lalu. 

Dijelaskan Syahrudin, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pasal 244 UU KUHAP, menetapkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. 

Kemudian, sesuai yurisprudensial yang sudah ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan murni, maka sesuai ketentuan Pasal 244 UU KUHAP tersebut, permohonan kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 

"Jelas itu sudah nyata. Makanya saya berkeyakinan kuat, karena klien saya bebas murni," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (13/5). 

Dalam kasus ini, pria yang akrab disapa Oyong tersebut menjelaskan, pihaknya enggan terburu-buru mengambil kesimpulan maupun mengeluarkan pendapat apapun lebih dulu. Termasuk menafsirkan terhadap putusan terpidana Abdul Mukti Syariff, yang bunyi putusannya salah satunya dilakukan secara bersama-sama. 

"Karena hingga saat ini Abdul Mukti Syariff sendiri belum diserahkan salinan putusan. Karena amar putusan itu kan berdasarkan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukumnya itu apa sehingga dinyatakan secara bersama-sama," jelasnya. 

Disebut Oyong, amar putusan tersebut justru menimbulkan pertanyaan. Apakah bersama-sama yang dimaksud dengan pihak penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan, apakah juga dengan mantan terdakwa Sp, atau secara keseluruhan. Karena menurutnya juga tipikor ini bisa berkembang dan bisa juga bertambah orang-orangnya (pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat). 

"Tetapi kalau tentang putusan klien saya (Sp) ini kan bebas murni. Bebas murni itu boleh diajukan (kasasi) oleh JPU apabila pihak jaksa bisa membuktikan dengan alat bukti yang kuat yang menentukan," jelasnya. 

"Tetapi kalau saya melihat dari memori kasasi JPU, itu hanya copy paste dari dakwaan dan tuntutan. Tidak ada menguraikan kembali, tidak bisa membuktikan tentang alat-alat bukti yang sudah disajikan di persidangan," sambungnya. 

Selain itu, Oyong mengaku mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tetapi dia enggan terlalu menanggapi, termasuk membenarkan beberapa alat bukti yang dipalsukan. Salah satunya tanda tangan Sp. Termasuk soal pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dalam kasus ini tidak ikut terseret. Sehingga timbul pertanyaan sejauh mana peran PPK dalam kegiatan pembebasan lahan tersebut? 

"Pihak kami tentu menunggu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau memang atas bebas murni terhadap klien kami ini nggak terbukti, pasti ada upaya hukum yang lain. Yakni PK (Peninjauan Kembali)," tegasnya. 

"Terburuknya pasti kita lakukan itu (upaya hukum PK). Kalaupun dalam putusan kasasinya menguatkan putusan tingkat peradilan pertama tetap akan kami lakukan. Saat ini kami sifatnya masih menunggu. Supaya dalam dugaan pemalsuan itu (tanda tangan), kami tidak terlalu gegabah. Yang jelas kami dalam tahap persiapan. Terutama soal pembuktian tentang pemalsuan tanda tangan," bebernya.  

Seperti yang pernah disampaikannya sejak awal dirinya menangani kasus tersebut, dirinya sudah meyakini bahwa kegiatan pembebasan lahan untuk lapangan sepak bola di Kecamatan Teluk Bayur yang dilakukan kliennya, sudah sesuai prosedur perundangan.

Bahkan saat dirinya mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU di persidangan, keyakinannya bertambah karena menilai dakwaan yang dialamatkan ke kliennya tidak jelas atau kabur.

“Pada saat itu kami juga melakukan eksepsi atau nota keberatan. Kami tidak setuju bahwa klien kami didakwa seperti melakukan tidak pidana korupsi,” ujarnya.

“Bukan ditolak, dalam arti ada kekurangan dan kami buktikan semua bahwa klien kami tidak pernah mengatur, menyuruh, dan memerintahkan pihak manapun seperti yang ada di dakwaan JPU,” sambungnya.

Pihaknya dalam persidangan sebelumnya, juga berhasil membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara yang disebabkan kegiatan pembebasan lahan tersebut.

“Kami membuktikan dan JPU tidak bisa membuktikan ada kerugian negara. Karena tipikor itu subjek dan objeknya adalah kerugian negara. Itu yang tidak terbukti,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Berau, Christhean Arung, mengaku belum bisa memastikan adanya pengembangan terhadap pelaku baru pada perkara tersebut.

Dikatakannya, meski satu terpidana yakni Abdul Mukti Syariff telah selesai dieksekusi oleh Tim Jaksa Eksekutor Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Berau, namun pihaknya masih harus menunggu hasil final. Menurutnya bisa saja pengembangan kasus ini dilakukan ketika ditemukan fakta persidangan, ada dugaan pihak-pihak lain yang terlibat. 

"Tetapi untuk kepastiannya ya nanti. Kita perlu bukti yang cukup dalam pemeriksaan. Jangan nanti kita gegabah mengambil langkah ternyata putusannya berkata lain. Jadi kita tunggu inkrah saja dari terdakwa lainnya," ujarnya. 

Sampai kemarin, pihaknya juga belum menerima salinan lengkap untuk terpidana Syariff meskipun sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Nanti jika salinan lengkap sudah diterima kemudian ada fakta baru, tentu pengembangan kasus bisa dilakukan. 

"Artinya dalam waktu persidangan misalnya ditemukan keterlibatan pihak-pihak lain," katanya. 

Sebelumnya, tim Kejaksaan Negeri Berau telah mengeksekusi terdakwa Abdul Mukti Syariff, setelah dinyatakan terbukti bersalah atas perkara tipikor dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lapangan sepak bola oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi. 

Syariff sempat diputus bebas karena dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda pada 3 Juni 2021 lalu. Namun Selasa 26 April 2022, Kejari Berau mengeksekusi salah satu dari empat terdakwa pada perkara tersebut, setelah menerima putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Syariff merupakan ASN aktif di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau. Dirinya adalah pemilik lahan dalam perkara tersebut.

Dalam petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 1305 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Maret 2022, dalam amar Kasasi itu menyatakan terdakwa Abdul Mukti Syariff terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dalam kasasi itu menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Bukan hanya itu, Syariff juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.110.175.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Bahkan, belum lama ini tanah dan bangunan milik terpidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pembebasan lahan lapangan sepak bola Rinding, Abdul Mukti Syariff ini, telah disita oleh Kejaksaan Negeri Berau. Tepatnya di Jalan Durian III Perumahan Berau Indah Blok B1, Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, dengan luas 370 m2. (mar/udi)