TANJUNG REDEB - Kebijakan pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) masih berimbas negatif kepada pekebun kelapa sawit mandiri di Kabupaten Berau. Meski beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri, Mupit Datusahlan.

Ia yang dikonfirmasi Minggu (22/5) menuturkan, berdasarkan data yang pihaknya miliki, harga Tandan Buah Segar (TBS) turun signifikan yakni senilai Rp 455 per kilogramnya. Harga tersebut berlaku sejak awal Mei 2022 dari yang sebelumnya Rp 3.100 per kilogram menjadi Rp 2.645 per kilogram. "Jadi penurunan yang terjadi lumayan besar bagi kami yang menggantungkan hidup dari kebun kelapa sawit," ucapnya.

Dirinya menuding, pihak perusahaan menetapkan harga TBS secara sepihak dan tidak memperhatikan penetapan harga yang telah ditentukan pemerintah provinsi. Dirinya meminta persoalan ini harus disikapi serius oleh Pemkab Berau. Pasalnya, perjuangan masyarakat petani sawit mandiri harus jadi perhatian.

“Kami sangat berharap Pemkab Berau bertindak. Melakukan monitoring dan pengawasan kepada para perusahaan yang menetapkan harga sepihak, dimana harga TBS itu turun sangat jauh,“ tuturnya.

Dirinya berharap banyak kepada Pemkab Berau selaku pemilik kewenangan. Perusahaan juga tentu diwajibkan menaati seluruh instruksi kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas di wilayah kerjanya. “Berbicara soal sawit, tidak bisa hanya berbicara untung dan rugi. Kita juga harus berbicara keberpihakan dan stabilitas ekonomi masyarakat,“ tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tak pernah mengeluh atau menuntut berlebihan kepada sektor perkebunan sawit. Meski program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sawit dirasa belum menyentuh masyarakat secara maksimal, kemudian ketika keuntungan perusahaan meroket tetap juga tidak memberi implikasi pembelian buah dengan harga tinggi.

“Banyak perusahaan sawit yang malah bersembunyi di balik penetapan harga yang ditetapkan Disbun, saat kebijakan yang ditetapkan tidak memberikan keuntungan kepada mereka, maka mereka berani tidak mengindahkan pemerintah,“ pungkasnya. (hmd/har)