TANJUNG REDEB – Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, menerima surat permohonan pengajuan upaya hukum kasasi oleh terdakwa Js yang terseret dalam kasus tindak pidana dugaan penipuan.

Dijelaskan Humas PN Tanjung Redeb, Arif Setiawan, pihaknya sudah menerima surat permohonan kasasi atas nama pemohon terdakwa Js, pada Senin (23/5) lalu. "Untuk surat permohonan kasasinya sudah ada masuk. Kalau penerimaan berkasnya belum ada. Tapi kepastian sudah dikirim ke Mahkamah Agung (MA) atau belum, saya pastikan dulu ke panitera," ucap Arif.

Menyikapi kasasi yang diajukan terdakwa, Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nislianudin mengaku pihaknya juga sudah menerima pemberitahuan upaya hukum kasasi, atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi Samarinda. Terhadap upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa Js, Kejari Berau dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih akan menunggu memori Kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau melalui Penasihat Hukumnya.

"Kita akan membuat kontra memori kasasi atas sikap terdakwa Js," tegas Nislianudin.

Dalam hal ini dijelaskannya, pihaknya tidak perlu lagi mengajukan upaya hukum kasasi. Disebutnya cukup satu pihak saja. Yang pastinya, menurut Nislianudin pada prinsipnya Kejari Berau sudah dapat menerima putusan Majelis Hakim. Itu seandainya terdakwa menerima putusan tersebut.

"Karena menurut kami sudah sesuai dengan tuntutan. Meskipun tuntutan kami 1 tahun tapi diputus 10 bulan. Namun menurut kami, putusan tersebut sudah cukup adil," jelasnya.

Meski dianggap putusan tersebut sudah sesuai oleh pihak kejaksaan, namun ternyata belum bagi terdakwa hingga mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga pihak kejaksaan pun akan membuat kontra memori kasasi.

"Memang yang pasti. Dengan adanya upaya hukum kasasi tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut belum bisa kita eksekusi. Karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap," bebernya.

Sebelumnya, Js, menurut Majelis Hakim PN Tanjung Redeb, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan JPU kesatu.

Mendengar putusan tersebut, Kuasa Hukum Js, Abdullah memastikan mengambil upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Sebab, pihaknya menilai fakta-fakta persidangan dinilai tidak terbukti. Baik itu dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang diajukan penuntut umum.

"Pada dasarnya kami menghormati putusan Hakim. Namun kami juga mengajukan banding," tegas Abdullah.

Sementara di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim juga menguatkan putusan PN Tanjung Redeb.

Diketahui, Js, oknum anggota DPRD Berau, telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, dalam sidang agenda putusan, pada 14 Februari lalu.

Js sebelumnya dituntut dengan pidana penjara satu tahun oleh JPU. Js dilaporkan oleh Fajrianto melalui kuasa hukumnya Burhanuddin, terkait persoalan jual beli tanah. Objek tanah berada di lahan yang awalnya menjadi aset PT BPL. Luas tanah yang dibeli mencapai 36.000 M2 senilai Rp 1,5 miliar pada 2016. Namun, dalam kurun lima tahun, Js tidak kunjung melakukan balik nama. Sementara pembayaran senilai Rp 1,5 miliar sudah dilakukan oleh Fajrianto.

Karena tak kunjung dilakukan balik nama, Fajrianto melakukan penelusuran mengenai tanah yang telah dibelinya. Ternyata, sebidang tanah yang berada di kawasan Prapatan tersebut masih atas nama Andi Widia Susantio selaku perwakilan PT BPL. Sehingga persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum.(mar/udi)