SAMBALIUNG – Mulai dari hulu hingga pesisir selatan Kabupaten Berau, telah dikunjungi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, untuk memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pada Jumat (27/5) kemarin, sosialisasi kembali digelar di Kampung Sei Bebanir Bangung, Kecamatan Sambaliung. Dalam sosialisasi tersebut, Makmur kembali didampingi narasumber atau ahli bidang hukum, Zulkifli Azhari, Kepala Kampung Bangun Muhammad Rasatkan, dan beberapa tokoh masyarakat kampung.

Dalam kegiatan itu Makmur menjelaskan sosialisasi perda ini sudah dilakukannya dari hulu hingga pesisir Berau. Karena menurutnya, sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan bantuan hukum pemerintah.

Dalam perda tersebut, Makmur menjelaskan, diatur hak-hak masyarakat terkait bantuan hukum. Lewat sosialisasi ini, maka masyarakat bisa mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Artinya, pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapat bantuan hukum. “Jadi kita ada perda untuk membantu masyarakat jika bersentuhan dengan hukum. Yang mana saat ini banyak yang tidak mengetahui hal tersebut. Karena itu kami sosialisasikan guna membuka pengetahuan masyarakat, khususnya di kampung-kampung,” jelas Makmur.

Terlebih menurutnya, saat ini sering kali terjadi permasalahan yang menyangkut hak-hak masyarakat. Seperti persoalan penguasaan lahan yang bersentuhan dengan hukum. Karena itu, masyarakat yang tidak mampu dan berurusan dengan hukum bisa mendatangi bagian hukum di kabupaten/kota masing-masing termasuk Kabupaten Berau, untuk mendapat penjelasan mengenai bantuan hukum ini. “Jika terjadi sesuatu yang bersentuhan dengan hukum, bisa mendatangi bagian hukum masing-masing daerah. Karena sudah disediakan anggarannya,” jelasnya.

Dalam pengamatannya selama berbulan-bulan melaksanakan sosialisasi, permasalahan yang sering terjadi yakni permasalahan sengketa tanah. “Karena keterbatasan pengetahuan sehingga masyarakat takut jika sudah membahas hukum. Maka dari itu kita lakukan sosialisasi ini untuk membuka wawasan masyarakat agar tidak takut karena sudah ada bantuan hukum untuk mereka,” tegasnya.

Kunjungan Makmur HAPK itu disambut baik oleh Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun Muhammad Rasatkan dan masyarakat. Menurut Rasatkan, sosialisasi yang disampaikan Ketua DPRD Kaltim sangat bermanfaat untuk membuka wawasan masyarakat, tentang adanya bantuan hukum. “Ini adalah sosialisasi yang sangat bagus, dan bisa membuka pengetahuan kita, jika tidak dilakukan sosialisasi dengan Pak Makmur, maka kita tidak ada yang tahu jika ada bantuan hukum yang sudah disediakan oleh Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Berau,” katanya.

Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Makmur HAPK. “Karena memang di sini kita baru tahu, karena sejauh ini belum ada dari Pemkab Berau yang melakukan sosialisasi perda tersebut,” katanya.

Sementara itu, Zulkifli Ashari selaku narasumber memberikan pemahaman tentang Perda Nomor 5/2019 sebagai pedoman hukum untuk masyarakat. “Kita bisa memberikan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat, dan semoga mereka bisa memahami apa yang sudah kita berikan. Intinya Perda Nomor 5/2019 ini untuk membantu masyarakat,” katanya.

Untuk mekanisme pengaduannya sendiri, kata Zulkifli Ashari, masyarakat bisa langsung mendatangi Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Berau, karena Bagian Hukum yang akan menangani permasalahan dan pendampingan hukum bagi masyarakat. “Jadi bisa langsung datang saja ke kantor bupati di Bagian Hukum, di sana sudah disediakan semuanya,” tandasnya (aky/udi)