TANJUNG REDEB - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), perkara kasus dugaan pencurian kanopi ruko di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau ke penyidik. 

Menurut JPU Kejari Berau, Anggit Prakoso, pengembalian SPDP itu dilakukan karena Jaksa tak kunjung menerima pengembalian berkas dari penyidik Polres Berau sejak Desember 2021 lalu hingga saat ini. Berkas perkara yang melibatkan Manajer PT Wahana Hidup Sejahtera (WHS) Dealer Bridgestone Ban, berinisial Hr itu, disebutnya belum dapat dilengkapi oleh penyidik sesuai petunjuk jaksa. "Sampai akhirnya kami kembalikan SPDP ke penyidik pada 19 Mei lalu," ujarnya kepada Berau Post, kemarin (27/5). 

Lanjut dijelaskan Anggit, jika nantinya penyidik bisa memenuhi kelengkapan berkas sesuai petunjuk jaksa, tentu SPDP tersebut bisa dikirim kembali. Tetapi jika sebaliknya, itu terserah penyidik langkah apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjutinya. Yang pasti ditegaskan Anggit, dalam perkara ini pihaknya hanya menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. 

"Karena sesuai dengan SOP pidum, penanganan perkara tindak pidana umum, apabila berkas itu tidak kembali dengan dibukukan surat P-20, sudah berkali-kali kami sampaikan ke mereka (penyidk), tapi mereka tidak juga mengirimkan kembali berkas itu," bebernya. 

Sesuai perintah P-16 oleh pimpinan, Kejaksaan sifatnya hanya melakukan penelitian terhadap berkas. Jaksa peneliti harus betul-betul memastikan berkas perkara tersebut lengkap dan menganggap sudah cukup untuk memenuhi unsur-unsur yang disangkakan kepada tersangka. 

"Jadi jaksa harus meneliti pasal yang disangkakan kepada tersangka itu sudah sesuai atau tidak. Dan kami rasa waktu yang kami berikan sesuai dengan SOP kami, itu sudah sangat amat cukup. Sampai akhirnya SPDP dikembalikan ke penyidik," jelasnya. 

Padahal bunyi dalam SPDP itu sudah jelas, disebutkan bahwa dalam hal penyidikan masih berlanjut dan penyidikan selesai agar saudara mengirimkan hasil penyidikan tambahan berikut SPDP dengan surat pengantar baru. "Jadi semua kembali ke penyidik. Mau seperti apa tindaklanjutnya. Dengan catatan membuat SPDP baru," katanya. 

Diakui Anggit, mengenai perkara ini pihak Jaksa sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyidik mengenai kendala yang dihadapi. "Tapi sampai sekarang belum ada juga tindaklanjutnya," terangnya. 

Diterangkannya, sejak 10 Agustus 2021 lalu, berkas telah masuk tahap 1 ke kejaksaan. Setelah 14 hari diteliti, diterbitkan P-19 untuk dikembalikan berkas perkaranya karena belum juga sesuai dengan petunjuk jaksa. Kemudian, pada 21 September, Jaksa memberikan P-20. Artinya berkas tersebut belum diterima kembali setelah pihaknya berikan petunjuk. Pada intinya unsur formil dari tindak pidana yang disangkakan belum terpenuhi. 

Pada akhirnya jaksa kembali menerima berkas perkara yang dikirim oleh penyidik Polres Berau setelah diminta untuk melengkapi berkas pada 21 September lalu. Kemudian, berkas masuk kembali ke jaksa pada 25 November.

Dikonfirmasi terpisah, Kanit Resum Polres Berau Iptu Sutanto, membenarkan bahwa SPDP tersebut sudah dikembalikan lagi ke penyidik. Saat ditanya perihal langkah dan tindak lanjut penyidik dalam perkara tersebut, pihaknya akan mencari bukti lain untuk bisa memenuhi unsur Pasal 362 sesuai P-19 yang pertama. 

"Jadi kami akan cari bukti lagi untuk bisa memenuhi pasal 362 sesuai P19 yang pertama," tutur Sutanto. 

Saat ditanya melalui pesat WhatsApp mengenai kendala penyidik dalam memenuhi petunjuk jaksa peneliti, Sutanto tidak merespons. 

Kasus ini berawal dari kerja sama antara PT WHS dengan pelapor berinisial WL. Di mana masing-masing memiliki saham dalam kerja sama tersebut. Bentuk kerja samanya adalah distributor ban Bridgestone untuk wilayah Berau-Kaltara.

Tapi dalam perjalanannya, dari pihak pelapor meragukan adanya kerja sama dengan PT WHS ini terkait masalah administrasi. “Jadi pihak PT WHS ini ngontrak tempat milik pelapor yang lokasinya di Rinding itu. Kemudian pihak Direktur PT WHS yang di Samarinda itu minta buat kanopi di kantor (ruko di Rinding, red), nanti biar pihak perusahaan yang bayar,” kata Iptu Sutanto, beberapa waktu lalu.

Karena adanya persoalan yang tak bisa diselesaikan, pelapor pun meminta pihak PT WHS keluar dari kantor di Rinding pada 2015 lalu. Dengan somasi yang dibuat pelapor, meminta mengosongkan kantor seperti semula.

Saat dilakukan pengosongan kantor, kanopi yang telah dipasang oleh pelapor dan belum dibayar oleh perusahaan, juga ikut dibongkar dan diduga dibawa oleh Manajer PT WHS. “Karena anggapan dari pelapor, itu masih hak miliknya (kanopi). Sehingga itu dinilainya tindakan pencurian. Makanya Manajer PT WHS dilaporkan atas kasus pencurian oleh si pelapor,” jelasnya.

Sementara itu, Marli, penasihat hukum Direktur PT WHS, Hr, memastikan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. "Kita menghormati yang menjadi keputusan kepolisian. Karena kita juga harus taat terhadap hukum yang berlaku," kata Maril saat dikonfirmasi via telepon.

"Kami tetap bersikap, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa nanti, kami hanya bisa melakukan perlawanan hukum melalui upaya-upaya hukum yang ada," lanjutnya. (mar/udi)