TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau Madri Pani dibuat kesal. Pasalnya, agenda rapat dengar pendapat (RDP) Perumda Air Minum Batiwakkal, yang dijadwalkan pukul 09.00 Wita kemarin (19/12), terpaksa ditunda karena tidak hadirnya Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman.
Menurut Madri, pihaknya sudah memberikan undangan kepada yang bersangkutan. Dan sudah ada tanda terima. Namun, hingga waktu yang ditentukan, belum ada respons dari pihak Perumda Batiwakkal baik secara lisan maupun tertulis. Apa penyebab tidak hadirnya direktur dan jajarannya dalam agenda RDP.
“Inikan agenda pemaparan RKAP Perumda Batiwakkal. Pemaparan ini sangat penting, untuk program kerja di tahun 2023,” tegasnya.
Jika ada kata-kata Perumda Batiwakkal itu bukan kewenangannya DPRD Berau, Madri menegaskan hal itu salah. Sebab lembaga DPRD Berau sebagai kontrol pemerintah. Sementara Direktur Perumda Batiwakkal hanya pelaksana yang ditunjuk pemerintah.
Dijelaskan Madri Pani, RDP diagendakan untuk memastikan apakah program kerja Perumda Batiwakkal tahun 2023, sudah sesuai dengan program-program pemerintah yang sifatnya prioritas dan mendesak, serta bermanfaat bagi masyarakat.
Justru Madri menyinggung soal banyaknya baliho pemerintah yang mengampanyekan melawan stunting di 2023. Karena menurutnya, salah satu penyebab stunting karena air yang dikonsumsi tidak bersih. Sehingga berhubungan langsung dengan Perumda Batiwakkal.
“Kami ingin mengevaluasi, bekerja sama dengan baik dan memastikan bahwa program yang ada di PDAM betul-betul bisa terealisasi dan tepat sasaran,” jelasnya.
Politikus NasDem ini mengatakan, pihaknya mengapresiasi bupati dan wakil bupati Berau yang berupaya menurunkan stunting. Dan kerap melakukan koordinasi dengan DPRD. Namun, ia kecewa, perangkat di bawah naungan bupati enggan untuk hadir dalam pertemuan dengan DPRD.
“Kami minta kepada bawahannya (jajaran bupati) agar bisa bekerja sama dengan baik dengan DPRD. Tidak perlu ada yang ditutupi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Perumda Batiwakkal kan baru saja dinobatkan sebagai peringkat dua di Kaltim, dalam urusan keterbukaan informasi publik. Tapi sangat disayangkan, di momen yang dianggap penting ini, malah tidak dihadiri oleh Direktur Perumda Batiwakkal. Untuk melakukan pemaparan program kerja di tahun 2023.
“Mereka tidak hadir tanpa keterangan apapun. Dan ini bukan yang baru pertama kali kejadian seperti ini,” tegasnya.
Madri menambahkan, jika dalam undangan selanjutnya tidak hadir, dipastikan pihaknya akan memanggil Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini bupati Berau. Sebab RDP yang direncanakan untuk saling mendukung, bukan saling menghakimi.
“Kontrol pemerintah di bawah tanggung jawab DPRD. Awal tahun akan kami agendakan kembali. Dan jika masih enggan hadir, KPM akan kami panggil,” katanya.
Sementara itu, Direktur Perumda Batiwakkal Saipul Rahman yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan, dirinya baru mengetahui adanya undangan tersebut pada Minggu (18/12) malam. Saat dirinya sudah berada di Samarinda.
“Saya baru terima. Dan kebetulan saya sudah di Samarinda,” tuturnya.
Ia melanjutkan, dirinya tidak menghindari, karena waktunya yang tidak pas. “Jika saya tahu duluan. Saya pasti hadir. Tapi saya terlanjur di Samarinda,” singkatnya. (hmd/udi)